Suara.com - Pernyataan Presiden RI ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri yang mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibubarkan, menuai pro dan kontra.
Hal itu diucapkan Megawati saat hadir dalam acara dari Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di Hotel The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).
Menurut Ketua Umum PDI Perjuangan itu, keberadaan KPK saat ini sudah tidak efektif. Ia mengatakan, saat ini kasus korupsi masih marak, meski lembaga antirasuah itu telah diberikan anggaran yang cukup tinggi.
Megawati juga mengatakan, kalau dirinya sempat mengusulkan pada Presiden Jokowi agar KPK sebaiknya dibubarkan.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'Sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati.
Ia juga mengaku kesal karena penegakan hukum di bidang korupsi masih lemah, sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat luas.
Pro dan kontra pernyataan Megawati
Usulan pembubaran KPK yang dilontarkan Megawati mendapat tanggapan keras dari sejumlah pihak, salah satunya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Melalui akun Twitternya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Andy Budiman menyorot tajam pernyataan Megawati itu.
Baca Juga: Megawati: Mengapa Lakukan Korupsi Jika Akhirnya Masuk Penjara
Ia mengaku tidak setuju dengan wacana pembubaran KPK. Sebab menurutnya Indonesia masih membutuhkan lembaga anti korupsi untuk menjaga demokrasi dan membersihkan praktik kejahatan korupsi.
Ia juga menyinggung mengenai turunnya indeks korupsi beberapa waktu ini. Menurutnya, itu karena terkuaknya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak, seperti korupsi minyak goreng hingga pengadaan Menara BTS.
"Saya tidak setuju dengan pandangan Mbak Mega. Indonesia tetap butuh mereka untuk melawan korupsi," ungkap dari akun @Andy_Budiman_ seperti dilansir pada Selasa (22/8/2023).
Tak hanya Andy Budiman, sejumlah warganet di Twitter juga mengecam usulan Megawati untuk membubarkan KPK.
“Yang dibubarin itu sumber daya manusia KPK saat ini yang gagal berantas korupsi dan kembalikan UU KPK yang dulu, bukan malah bubarin institusinya. Dong tertawa koruptornya,” tulis salah satu warganet.
“Kalau ingin KPK efektif lagi, tuh Firli Bahuri (Ketua KPK) diganti aja. Terus kemarin pegawai-pegawai berintegritas yang sengaja tidak diloloskan TWK dan ditalibankan direkrut balik, terus jadikan mereka independent,” sambung warganet lainnya.
Berita Terkait
-
Megawati: Mengapa Lakukan Korupsi Jika Akhirnya Masuk Penjara
-
Kalahkan Gaji Presiden Jokowi, Segini Gaji Megawati Per Bulan Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP
-
Sejarah Berdirinya KPK yang Diminta Megawati untuk Dibubarkan Saja
-
Enggak Nyangka, Ternyata Segini Harta Kekayaan Megawati yang Habis Pidato Ngalor-ngidul
-
Panda Nababan Cap Budiman Sudjatmiko Pengkhianat: Omong Kosong Bakal Tetap di PDIP!
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis
-
Kisah Yunita Bangun Dear June Official, Dari Satu Penjahit Hingga Tembus Pasar Singapura