Suara.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan, kendala dalam melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta.
Upaya modifikasi cuaca, kata Asep, dibahas berdasarkan rapat koordinasi bersama kementerian terkait, salah satunya yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) pada Senin (21/8/2023) malam.
"Terkait beberapa upaya, hingga semalam pun saya masih menghadiri rapat organisasi dengan Kemenkomarves. Semalam membahas khusus mengenai rencana TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca). Jadi, semalam disampaikan bahwa TMC untuk wilayah DKI Jakarta masih sulit dilakukan karena memang ketidaktersediaan awan," kata Asep di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Menurut Asep, awan menjadi salah satu faktor penentu untuk dilakukannya modifikasi cuaca. Pihak DLH DKI telah melakukan observasi, tetapi pada 28 hingga 29 Agustus 2023, modifikasi cuaca belum bisa dilakukan.
“Jadi, awan itu jadi faktor penentu TMC itu bisa dilakukan atau tidak. Ternyata, hasil dari observasi, dari TMC ini belum bisa dilakukan di Jakarta hingga tanggal 28 dan 29 Agustus ini,” ujar dia.
Meski begitu, Asep mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah melalukan modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan di wilayah luar Jakarta, seperti Pamulang, Bogor, dan Depok.
“Jadi, memang kesulitan itu menjadi dasar, tidak dapat turun hujan di wilayah Jakarta. Tiga hari kemarin, BMKG sudah lakukan TMC dan hasilnya hujan hanya di wilayah pinggir Jakarta, yang dilaporkan Pamulang hari Minggu hujan, Bogor hujan dan Depok gerimis," tutur Asep.
“Ke depannya, kami dan BMKG dan BRIN akan mencoba lagi ingin memasang semacam generator di beberapa gedung di DKI Jakarta. Nanti malam akan ada rapat kembali untuk pemasangannya, disamping akan ada upaya lainnya, untuk dapat modifikasi lagi,” sambungnya.
Baca Juga: Gegara Kualitas Udara Memburuk, DPRD Cecar Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta
Berita Terkait
-
Gegara Kualitas Udara Memburuk, DPRD Cecar Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta
-
Nestapa Warga Jakarta, Dipaksa Hirup Polusi Udara hingga Rasakan Meriang
-
Atasi Polusi Udara di Jakarta, Pemerintah Akan Modifikasi Cuaca Pada Akhir Agustus
-
Jakarta Darurat Polusi Udara, Pemerintah Bakal Modifikasi Cuaca untuk Turunkan Hujan di Akhir Agustus
-
Jakarta Darurat Polusi, Heru Budi Sebut Kementerian Terkait Bakal Rapat Maraton Cari Solusi
Terpopuler
- 5 Produk Viva Cosmetics yang Ampuh Atasi Flek Hitam, Harga di Bawah Rp50 Ribu
- Denada Akhirnya Akui Ressa Anak Kandung, Bongkar Gaya Hidup Hedon di Banyuwangi
- 5 Rekomendasi HP Layar AMOLED 120Hz Termurah 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- KUIS: Kalau Hidupmu Jadi Lagu, Genre Apa yang Paling Cocok?
Pilihan
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
Terkini
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Drama OJK: Setelah Ketua dan Wakil Mundur, Siapa yang Ditunjuk Prabowo Jadi Pengganti?
-
Waspada! Daerah Ini Diprediksi BMKG Diguyur Hujan Disertai Petir Hari Minggu Ini
-
Waspada! Pos Angke Hulu Siaga 3 Gegara Hujan Deras, Jakarta Sempat Tergenang
-
Terpapar Radikalisme via Medsos, Dua Anak di Langkat Terlibat Kasus Terorisme
-
Anggaran Bencana Dipangkas Drastis, Legislator PDIP Ini Desak Kemensos Tinjau Ulang
-
OJK Pastikan Reformasi Pasar Modal Tetap Berjalan di Tengah Transisi Kepemimpinan
-
Pembangunan Huntara Terus Dikebut, 4.263 Unit Rampung di 3 Provinsi Terdampak Bencana
-
Prabowo Temui Sejumlah Tokoh yang Disebut Oposisi di Kertanegara, Bahas Korupsi hingga Oligarki
-
DLH DKI Pastikan RDF Plant Rorotan Beroperasi Aman, Keluhan Warga Jadi Bahan Evaluasi