Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta pengelola gedung di ibu kota memasang alat penyemprot air dari ketinggian alias water mist. Hal ini dinilai dapat berdampak positif pada pengurangan polusi udara di Jakarta.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pemasangan alat ini merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat untuk membantu perbaikan kualitas udara. Menurutnya, dalam mengatasi masalah ini, semua pihak harus ikut terlibat.
"Diharapkan memang partisipasi dari seluruh pemilik gedung, nantinya bisa dilakukan terhadap penyediaan water mist, dan harganya juga enggak mahal," ujar Asep di Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).
Asep mengatakan, berdasarkan biaya biaya perakitan hingga pemasangan alat yang dibuat oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), alat water mist ini menghabiskan dana Rp 50 juta.
"Kemarin itu dari BRIN menyampaikan kisaran Rp 50 juta untuk satu unit dan itu sangat mudah dibuat ya. Kemarin baru uji coba, jadi nanti BRIN akan menyampaikan spesifikasinya," ucap Asep.
Lebih lanjut, pemasangan alat ini juga merupakan instruksi dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta BRIN.
"Jadi memang diharapkan dengan masifnya pemasangan water mist diharapkan juga jangkauannya (penyemprotan air untuk atasi polusi) semakin lebar," pungkasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta para pengelola gedung tinggi di Jakarta ikut terlibat dalam pengurangan polusi di ibu kota. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan menyemprotkan air dari ketinggian alias mist water.
Hal ini disampaikan Heru saat memberikan sambutan dalam kegiatan diskusi publik quick response penanganan kualitas udara di DKI Jakarta yang digelar di Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023). Ia pun meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI, Asep Kuswanto mendorong anjuran ini kepada para pengelola gedung.
"Mungkin saran-saran dari bapak ibu sekalian gedung-gedung tinggi yang ada di kita Pemda DKI bersama-sama untuk melakukan istilahnya mass water kira-kira gitu ya," ujar Heru.
Heru juga mengaku sudah menjalin komunikasi bersama dengan sejumlah kementerian yang memiliki gedung-gedung tinggi di Jakarta untuk melakukan mist water tersebut. Ia pun juga akan melakukannya pada gedung milik Pemerintah Daerah (Pemda) DKI.
"Kita bersama-sama pertama bangunan milik Pemda DKI, para wali kota kemarin saya sudah perintahkan bangunan Pemda, begitu juga bangunan-bangunan BUMN, BUMD bersama-sama," tuturnya.
Untuk itu, ia meminta agar DLH DKI berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyusun panduan terkait penyemprotan dari atas gedung tinggi tersebut.
"Bu Luckmi (pihak KLHK) bisa kasih arahannya, gambar dan konsep untuk Gedung-gedung tinggi itu harus melakukan seperti apa, konsep, jamnya harus lakukan seperti apa," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
Terkini
-
LPSK Berkoordinasi dengan Amnesty Internasional soal Teror Kritik Penanganan Bencana Sumatra
-
KUHAP Baru Berlaku, Hinca Panjaitan: Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM
-
Tawuran di Manggarai Berhasil Dibubarkan, Lalu Lintas dan Layanan Transjakarta Kembali Normal
-
BMKG Kalteng Ingatkan Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
-
Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Kontrakan Tanjung Priok, Satu Anak Kritis
-
Antrean Panjang Berburu Tiket Planetarium Jakarta, Jakpro Janji Benahi Layanan
-
Menko Yusril Sebut KUHP dan KUHAP Baru Sebagai Penanda Berakhirnya Hukum Pidana Kolonial
-
BNI Dukung Danantara Hadirkan Hunian Layak bagi Korban Bencana di Aceh Tamiang
-
Gigitan Ular Jadi Ancaman Nyata di Baduy, Kemenkes Akui Antibisa Masih Terbatas