Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partai-nya saat ini mulai membangun jalinan komunikasi dengan Partai Demokrat yang menarik diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) usai deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Sudah, sudah mulai pembicaraan. Demokrat komunikasi-nya akan diintensifkan dalam hari-hari ke depan, hari-hari ini," kata Ahmad Muzani di DBL Arena, Surabaya, Jatim, Minggu (3/9/2023).
Langkah itu menurutnya merupakan sikap Gerindra yang membuka ruang bagi seluruh pihak dalam upaya memenangkan bakal calon presiden Prabowo di Pilpres 2024.
"Kami membuka pintu ke setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi apalagi partai politik yang akan memberi kepada Pak Prabowo," ujarnya.
Karena kata Ahmad Muzani, dukungan seluruh pihak memiliki andil untuk memperkuat figur Prabowo Subianto.
"Bagi kami dukungan dari siapapun apakah itu ormas, tokoh, kiai, pondok apalagi partai politik sesuatu yang berarti," ucapnya.
Terkait rencana bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ahmad Muzani belum mau membeberkan-nya. Namun, dia kembali menyatakan bahwa Gerindra mulai membangun komunikasi dengan partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono itu.
"Kami pokoknya sudah mulai intensif komunikasi," katanya.
Diketahui, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Cabut Dari Koalisi Perubahan, AHY Agendakan Sejumlah Pertemuan, Dengan Siapa?
-
Bubar dengan Anies Baswedan, Puan Maharani Cari Kesempatan Rayu Demokrat Gabung PDIP
-
Lika-liku Pencarian Cawapres Anies Baswedan: Berakhir Jatuh ke Cak Imin
-
Ditelikung Anies Baswedan, Pengamat Politik Sebut Partai Demokrat Bakal Buat Poros Tandingan
-
Jawab Harapan PKS Tetap di Koalisi Perubahan, Demokrat: Kali ini Kita Tidak Bisa Bersama
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Pemerintah Dicap Tutup Mata atas Kediktatoran Soeharto, Rezim Nazi Hitler sampai Diungkit, Kenapa?
-
Banyak Siswa SMAN 72 Korban Bom Rakitan Alami Gangguan Pendengaran, 7 Dioperasi karena Luka Parah
-
OTT di Ponorogo, KPK Tangkap Bupati Sugiri Sancoko, Sekda, hingga Adiknya
-
Istana Buka Suara Soal Pro dan Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan
-
Tiba di KPK, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Bungkam Soal OTT Terkait Jual Beli Jabatan
-
Prabowo Siap Beri 1,4 Juta Hektare Hutan ke Masyarakat Adat, Menhut Raja Juli Ungkap Alasannya!
-
Rezim Bredel Media, Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Berbahaya Bagi Demokrasi dan Kebebasan Pers!
-
OTT Bupati Ponorogo, PDIP Hormati Proses Hukum KPK, Bakal Ambil Keputusan Jika Sudah Tersangka
-
Indonesia Tegaskan Dukung Penuh Inisiatif Brasil untuk Konservasi Hutan Tropis
-
KPK Ngaku Amankan 13 Orang dalam OTT DI Jatim, Termasuk Bupati Ponorogo