Suara.com - Bakal calon presiden (capres), Anies Baswedan menceritakan momen deadlock hingga gebrak meja saat rapat Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan terkait penentuan bakal calon presiden (cawapres).
Dalam rapat itu, kata Anies, diwarnai dengan perbedaan pandangan yang begitu keras antara utusan Partai Demokrat dan NasDem.
Anies menyampaikan, pada saat itu Demokrat ingin segera ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dideklarasikan sebagai bakal cawapres. Namun di sisi lain, NasDem berpandangan tidak perlu terburu-buru.
"Utusan Demokrat dan utusan NasDem terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Demokrat menginginkan ditetapkan segera, NasDem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu siapa tahu ada opsi lain," ujar Anies dalam tayangan Mata Najwa dikutip Selasa (5/9/2023).
Anies mengatakan rapat itu pun berakhir buntu. Dalam rapat itu pula, Demokrat dipersilakan jika ingin mencoba opsi lain di luar koalisi.
"Itu kan dalam percakapan di tim 8 ada. Bukan keluar koalisi, mereka akan coba exercise lain. Ini mereka menunggu, kapan ini keputusannya. Di sisi lain NasDem bukan menolak AHY tapi tidak mau dideklarasikan segera," jelas Anies.
Setelah rapat berakhir tanpa keputusan bulat, Anies kemudian ditelepon untuk segera menuju NasDem Tower, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa (29/8/2023) malam. Anies lalu menemui Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Dalam kesempatan itu, Anies dan Paloh membicarakan mengenai potensi bekerja sama PKB. Anies menyebut, Paloh kala itu dihadapkan pada dua pilihan.
Pertama, berunding dengan PKS dan Demokrat, lalu kemudian bersepakat dengan PKB. Risikonya, PKB bisa saja diajak oleh koalisi lain.
Baca Juga: Baru Dideklarasikan Cawapres, Ini Kasus yang Pernah Catut Cak Imin: Ada Kardus Durian
Kedua, langsung membuat kesepakatan dengan PKB. Risikonya, PKS dan Demokrat bakal merasa dilewati karena tidak diajak bicara. Pada akhirnya, Surya Paloh memilih opsi ini.
"Ini sebuah ijtihad, kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi ambil kesepakatan dulu, terus kemudian jelaskan, memang ada risiko, risikonya ada perasaan seperti dilewatkan, ditinggalkan," kata Anies.
Anies dan utusannya di Tim 8 lalu mengontak utusan PKS dan Demokrat untuk bertemu terkait kerja sama dengan PKB. Namun hingga dini hari, tidak ada jawaban.
"Lalu besok paginya Pak Sudirman bertemu dengan Pak Sohibul Iman dari PKS dan Pak Iftitah dari Demokrat, menyampaikan progres ini. Tujuannya untuk saya bertemu, mendiskusikan soal ini," ujar Anies.
Anies kemudian mengaku sudah menemui perwakilan PKS terkait hal tersebut. PKS awalnya merespons dengan baik. Namun, secara prosedural, PKS merasa tidak suka cara NasDem yang mengambil keputusan sepihak tanpa komunikasi dengan partai koalisi.
Sementara di sisi lain, ia mengatakan saat itu tidak bisa bertemu dengan perwakilan Demokrat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru