Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkap gagasan agar para influencer termasuk artis Wulan Guritno bisa menjadi juru kampanye anti-judi online. Gagasan itu disampaikan Budi Arie ketika rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin (4/9/2023) lalu.
"Artis-artis selebram dan lain-lain sudah dipanggil (polisi soal judi online), Wulan Guritno dan lain-lain. Nanti habis itu dioper ke Kominfo untuk jadi juru kampanye anti-judi online," ucap Budi Arie.
Alasan mau dijadikan Duta Anti Judi Online
Ide Budi Arie itu rupanya mengacu pada pernyataan Wulan Guritno soal ketidaktahuan saat mempromosikan judi online. Dia mengaku mendapat informasi berbeda dari klien soal produk yang akan dipromosikan. "Dia kan sudah bilang di media, bahwa dia tidak tahu," jelas Budi Arie.
Selain itu Budi juga menghendaki cara penanganan persuasif diutamakan terhadap publik figur lain yang kedapatan mempromosikan situs judi online. Dengan kata lain, Budi kurang setuju dengan cara Polri meringkus para selebgram yang terlibat dalam praktek tersebut.
Penjelasan Kominfo
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengonfirmasi soal gagasan juru kampanye anti-judi online tersebut.
Dia mengatakan juru kampanye akan ditawarkan pada para influencer maupun artis yang pernah terlibat dalam promosi judi online, namun tak mengetahui jika hal itu ternyata melanggar hukum.
"Para selebritas dan influencer karena ketidaktahuannya kemudian mempromosikan judi online, maka kita jadikan katakanlah juru kampanye anti judi online. Tapi tergantung ya mereka mau atau tidak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kemenkominfo ingin meng-approch mereka," jelas Usman.
Baca Juga: Segini Kisaran Tarif Endorse Judi Online yang Diterima Artis, Bisa Sentuh Ratusan Juta?
Namun jika para influencer itu sudah terlibat masalah hukum, gagasan tersebut tidak bisa diterapkan. Hal itu karena sudah menjadi ranah pihak kepolisian.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Berita Terkait
-
Segini Kisaran Tarif Endorse Judi Online yang Diterima Artis, Bisa Sentuh Ratusan Juta?
-
Kontroversi Menkominfo Mau Angkat Wulan Guritno Duta Anti Judi Online, Publik Tak Habis Pikir
-
Wulan Guritno Heran Mengapa Video Dirinya Promosikan Judi Online Ramai Lagi
-
Beda Respon Pemerintah Saat Selebgram Daerah dan Wulan Guritno Promosikan Judi Online, Faktor Beauty Privilege?
-
Ngeri, Segini Bayaran 26 Artis Buat Endorse Judi Online, Wulan Guritno Termasuk?
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Dua Sahabat Satu Mobil Menuju Istana, Hormat Prabowo Bikin Senyum Raja Abdullah II
-
Wamendagri Ribka Haluk Sebutkan TPID Bali Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Program Nasional
-
Dipolisikan ARAH, Ribka Tjiptaning Berani Adu Data: Banyak Korban Kejahatan Soeharto Siap Bersaksi
-
Konsolidasi PPP: Mardiono dan Din Syamsuddin Bahas Kebangkitan Politik Islam untuk Persiapan 2029
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting