Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal informasi intelijen mengenai arah dukungan partai politik (parpol).
Hinca menilai, tidak semestinya Jokowi membeberkan hal tersebut, sebab hal itu bukan menjadi ranah presiden.
"Gini, saya menyayangkan statementnya Presiden Jokowi kepada publik dengan menyebut punya data intelijen mengenai parpol sampai jeroannya pun tahu. Saya kira nggak hanya partai Demokrat semua partai politik keberatan atas statement itu, karena bukan ruangannya presiden," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).
Menurutnya, kalau pun memang presiden atau kepala negara mendapatkan informasi intelijen tersebut, maka hal tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk mengelola negara bukan justru disampaikan ke publik.
"Bukan untuk kemudian disampaikan ke publik bahwa 'aku tahu tahu jeroannya ini gitu', sehingga kita akan punya catatan keberatan sebagai partai politik yang berdaulat kami keberatan kalau diintelin oleh negara terhadap apa yang ada di dalam partai itu," tuturnya.
Ia juga menilai, seharusnya hal tersebut tidak perlu diumbar ke publik.
"Nah, kalau pun beliau tahu ya cukup aja tahu tapi tidak perlu diumbar kepada publik bahwa udah gini kita saya kira itu kurang pas lah, saya kira kami menyayangkan statement itu," sambungnya.
Ia pun berharap data yang disampaikan oleh Jokowi tersebut tidak disalahgunakan ke depannya.
"Kami berharap tidak, kami berharap tidak, kami berharap Pak Presiden cuma hanya menyampaikan saja dan itu yakin sebagai informasi dia kepala negara. Sedangkan bagaimana partai politik berdaulat menjalankan aktivitas politiknya tetap dihormati secara independen karena itu dijamin oleh undang-undang," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Punya Data Intelijen Soal Parpol, Dasco: Saya Yakin Tak Dipakai Untuk Yang Lain
Lebih lanjut, Hinca mengaku heran, pasalnya baru kali ini ada seorang presiden yang mengumbar data intelijen ke publik.
"Iya, justru momennya pun pas lagi era tahapan Pemilu gitu ya. Dan saya belum pernah dengar selama ini ada presiden yang mengumbar data itu, gitu. Jadi, tapi dia memang punya tanggung jawab pembinaan politik secara nasional tapi tidak mesti harus disampaikan lah," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku mengetahui arah politik dari partai-partai politik menjelang Pilpres 2024. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga, saya ngerti," kata Jokowi.
Namun, Jokowi tidak memerinci informasi yang diketahuinya soal partai-partai politik itu.
Menurutnya, informasi tersebut didapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah