Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal informasi intelijen mengenai arah dukungan partai politik (parpol).
Hinca menilai, tidak semestinya Jokowi membeberkan hal tersebut, sebab hal itu bukan menjadi ranah presiden.
"Gini, saya menyayangkan statementnya Presiden Jokowi kepada publik dengan menyebut punya data intelijen mengenai parpol sampai jeroannya pun tahu. Saya kira nggak hanya partai Demokrat semua partai politik keberatan atas statement itu, karena bukan ruangannya presiden," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).
Menurutnya, kalau pun memang presiden atau kepala negara mendapatkan informasi intelijen tersebut, maka hal tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk mengelola negara bukan justru disampaikan ke publik.
"Bukan untuk kemudian disampaikan ke publik bahwa 'aku tahu tahu jeroannya ini gitu', sehingga kita akan punya catatan keberatan sebagai partai politik yang berdaulat kami keberatan kalau diintelin oleh negara terhadap apa yang ada di dalam partai itu," tuturnya.
Ia juga menilai, seharusnya hal tersebut tidak perlu diumbar ke publik.
"Nah, kalau pun beliau tahu ya cukup aja tahu tapi tidak perlu diumbar kepada publik bahwa udah gini kita saya kira itu kurang pas lah, saya kira kami menyayangkan statement itu," sambungnya.
Ia pun berharap data yang disampaikan oleh Jokowi tersebut tidak disalahgunakan ke depannya.
"Kami berharap tidak, kami berharap tidak, kami berharap Pak Presiden cuma hanya menyampaikan saja dan itu yakin sebagai informasi dia kepala negara. Sedangkan bagaimana partai politik berdaulat menjalankan aktivitas politiknya tetap dihormati secara independen karena itu dijamin oleh undang-undang," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Punya Data Intelijen Soal Parpol, Dasco: Saya Yakin Tak Dipakai Untuk Yang Lain
Lebih lanjut, Hinca mengaku heran, pasalnya baru kali ini ada seorang presiden yang mengumbar data intelijen ke publik.
"Iya, justru momennya pun pas lagi era tahapan Pemilu gitu ya. Dan saya belum pernah dengar selama ini ada presiden yang mengumbar data itu, gitu. Jadi, tapi dia memang punya tanggung jawab pembinaan politik secara nasional tapi tidak mesti harus disampaikan lah," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku mengetahui arah politik dari partai-partai politik menjelang Pilpres 2024. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga, saya ngerti," kata Jokowi.
Namun, Jokowi tidak memerinci informasi yang diketahuinya soal partai-partai politik itu.
Menurutnya, informasi tersebut didapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
-
HP Mau PHK 6.000 Karyawan, Klaim Bisa Hemat Rp16,6 Triliun
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
Terkini
-
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Tegaskan Kasus PT Jembatan Nusantara Tak Berhenti di Tengah Jalan
-
Baru 4 Bulan Menjabat, Dirdik Jampidsus 'Penjerat' Nadiem Makarim Dimutasi Jaksa Agung
-
Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB Dalam Rapat Bersama DPR
-
Polda Metro Jaya Gelar Audiens dengan Keluarga Arya Daru Siang Ini: Ada Temuan Baru?
-
Reformasi Polri Harus Menyeluruh, Bukan Wajahnya Saja: KUHAP Baru Diminta Dibatalkan
-
Kejagung Periksa Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Kasus Dugaan Manipulasi Pajak 20162020
-
Pagi Ini, KPK Masih Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Dkk
-
Dompet Dhuafa Menyapa Masyarakat Muslim di Pelosok Samosir, Bawa Bantuan dan Kebaikan
-
Usai Dapat Rehabilitasi Prabowo, Kuasa Hukum Ira Puspadewi Langsung Sambangi KPK
-
Kementerian PANRB Raih Predikat Unggul IKK Award 2025