Suara.com - Bakal Calon Presiden Anies Baswedan menyebut sejauh ini tidak ada pengusaha besar alias konglomerat di Indonesia mau membantu proses pencalonanya di Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Anies di acara Mata Najwa bekerjasama dengan UGM, Selasa (19/9/2023).
Awalnya Anies menyampaikan pendanaannya setelah ditetapkan sebagai bakal Capres oleh Nasdem hingga saat ini dilakukan fundraising, namun tidak ada pengusaha besar yang berani mendekat.
"Banyak pengusaha mau membantu, yang bantu ukurannya menegah, yang (pengusaha) besar gak ada yang mendekat," ucap Anies di Graha Sabha Pramana UGM.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, biaya kampanye akan mahal setelah memasuki masa kampanye. Ini dikarenakan banyak alat peraga yang harus dicetak.
Meski demikian, Anies mengklaim biaya alat perga kampanye bakal dilakukan secara bersma. Para relawan dan pendukung dipersilakan mencetak alat peraga Anies-Cak Imin.
"Kami persilahkan siapa saja (mencetak sendiri) dari konten yang dibuat. Kami gak mencetak. Bila anda percaya, bantu kami," ujar Anies.
Anies kemudian lagi-lagi menyatakan tidak ada pengusaha besat yang mau membantu proses pencalonannya saat ini.
"Banyak pengusaha membantu, yang menengah. Yang besar gak berani mendekat," jelasnya.
Baca Juga: Ngamplop Rp 1 M ke Hotman Paris, Segini Harta Kekayaan Prajogo Pangestu
Pernyataan Anies membuat tanda tanya bagi Najwa Shihab. Dia bertanya kenapa pengusaha konglomerat Indonesia tidak mau mendekat ke Anies.
"Mereka takut, kami mengalami. Pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, mereka mengalai pemeriksan pajak dan pemeriksan lain," jawab Anies.
Ia menerangkan ada pengusaha di Jawa Barat hingga Jawa Tengah berkomunikasi hingga mau membantu pencalonan Anies namun langsung 'diusik' di antaranya soal pajak.
"10 perusahaan miliknya diperiksa, pajaknya miliknya. Takut orang bantu. Padahl mereka bukan bantu saya, membantu relawan membuat event," jelasnya.
Najwa Shihab kemudian kembali menegaskan pernyataan Anies tersebut. Dia bertanya pihak yang melakukan intimidasi tersebut merupakan alat negara.
"Iya," jawab Anies.
Meski demikian, Anies mengaku tidak tahu siapa yang memerintahakan alat negara untuk memeriksa pajak konglomerat yang mau mencoba beri bantuan acara Anies.
"Saya gak tahu yang merintahkan siapa. Fakta di lapangan seperti itu," jelasnya.
Anies memastikan bakal memberikan perubahan jika terpilih menjadi Presiden ke-8 RI. Dia mengklaim tidak akan membuat rakyat takut.
"Akankah kita membiarkan rasa takut? tidak. Bapak jangan takut kalau ada perubahan," katanya.
Berita Terkait
-
Menolak Jadi Timses Capres 2024, Segini Harta Kekayaan Najwa Shihab
-
Tolak Jadi Tim Sukses Anies-Cak Imin, Ini Profil Lengkap Najwa Shihab
-
Kekayaan Dato Sri Tahir, Konglomerat yang Ngamplop Rp 1 M ke Hotman Paris
-
Ngamplop Rp 1 M ke Hotman Paris, Segini Harta Kekayaan Prajogo Pangestu
-
Tak Bicara Syarat Jadikan AHY Cawapres Prabowo, Demokrat Sadar Diri: Kami Masuk Rumah Orang Sudah Ada Penghuninya
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
Terkini
-
Anak Gajah 'Tari' Ditemukan Mati Mendadak di Tesso Nilo, Penyebab Masih Misterius
-
Polisi Cikarang Utara Bikin Heboh Minta Warga Lepaskan Maling Motor, Kapolres Bekasi Minta Maaf
-
CEK FAKTA: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025, Benarkah?
-
Jenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Bivitri Sebut Penangkapan Upaya Bungkam Kritik
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR