Suara.com - Aliansi Perempuan Indonesia (API) menyampaikan serangkaian langkah konkret untuk menghadapi pelabelan negatif dari pemerintah terhadap berbagai aksi protes. Mereka juga ingin menjaga ingatan publik terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas.
Penjelasan tersebut disampaikan API dalam konferensi pers bertemakan "Protes adalah Hak!", di Gedung Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Jakarta, yang juga disiarkan melalui kanal Youtube Koalisi Perempuan Indonesia.
Langkah pertama, API akan menyelenggarakan panggung ekspresi atau pameran Peringatan September Hitam.
Aksi tersebut dirancang sebagai pengingat publik akan deretan kasus pelanggaran HAM berat yang terus menggantung tanpa penyelesaian, dan juga untuk mengenang para korban.
"Kami berencana melakukan pameran atau panggung ekspresi untuk merawat kembali ingatan kita terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan negara sebagai aktor utamanya," jelas salah satu perwakilan API, Mutiara Ika Pratiwi, dalam konferensi pers, Rabu (10/9/2025).
Kedua, API menyatakan akan mengadakan konsolidasi yang melibatkan berbagai kelompok pembela demokrasi.
"Kami akan mengadakan konsolidasi dengan mengundang berbagai kelompok pembela demokrasi, karena demokrasi di Indonesia masih dalam ancaman," kata dia.
Langkah tersebut juga dipicu oleh sikap pemerintah, khususnya Menteri Keuangan yang baru saja diangkat, Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka menilai Purbaya merendahkan tuntutan rakyat.
“Ini juga menanggapi Menteri Keuangan yang baru kemudian diangkat, bagaimana statement-nya sangat merendahkan tuntutan dan juga kekuatan rakyat, yang menganggap bahwa tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu hanya sebagian kecil rakyat, misalnya,” kata dia.
Baca Juga: Anis Hidayah Janji Mundur Jika Kasus Munir Tak Jadi Pelanggaran HAM Berat per 8 Desember 2025
API menegaskan bahwa kedua langkah tersebut penting dalam menyikapi situasi politik di Indonesia.
“Ini penting sekali dalam menyikapi situasi politik di Indonesia, karena kita perlu sebuah konsolidasi yang sangat kuat, dan saat ini aksi-aksi protes rakyat masih terus dilabeli secara negatif oleh pemerintah,” ujarnya.
Reporter : Nur Saylil Inayah
Berita Terkait
-
Peringati September Hitam, Aliansi Perempuan Indonesia Kritik Pemerintah dan Upaya Pembungkaman
-
Racun di Atas Awan: Mengenang Kembali Tragedi Pembunuhan Munir di September Hitam
-
21 Tahun Kasus Munir: Komnas HAM Periksa 18 Saksi, Kapan Dalang Utama Terungkap?
-
Komnas HAM Akui Sulit Panggil Saksi Kasus Munir, Ancam Bakal Lakukan Panggilan Paksa
-
Anis Hidayah Janji Mundur Jika Kasus Munir Tak Jadi Pelanggaran HAM Berat per 8 Desember 2025
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Spanyol Tarik Permanen Dubes dari Israel, Ketegangan Diplomatik Makin Memanas
-
Garda Revolusi Iran: Hai Musuh-musuh Kami, Menyerah atau Hancur Lebur!
-
Detik-detik Rudal Iran Hantam Israel: 5 Jam Hening, Sirene Berbunyi, Duaarrr!
-
Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
-
Memahami Status Siaga 1 TNI: Ancaman Global, Kritik Pengamat, dan Apa Dampaknya bagi Publik?
-
Sekolah Rakyat Permanen di Sigi dan Lombok Tengah Diminta Gus Ipul Segera Dipercepat
-
Perkuat Pendidikan, Wamensos Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat Maybrat
-
Anies Ingatkan Indonesia Tak Boleh Bungkam di Tengah Ketidakadilan Global: Ada Kontrak dengan Dunia
-
Dipanggil KPK Saat Praperadilan, Kubu Yaqut Cium Indikasi Intervensi: Ini Sangat Aneh
-
Menhaj Tegaskan Persiapan Haji 2026 Tetap On Schedule di Tengah Situasi Timur Tengah