Suara.com - Aliansi Perempuan Indonesia (API) menyampaikan serangkaian langkah konkret untuk menghadapi pelabelan negatif dari pemerintah terhadap berbagai aksi protes. Mereka juga ingin menjaga ingatan publik terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas.
Penjelasan tersebut disampaikan API dalam konferensi pers bertemakan "Protes adalah Hak!", di Gedung Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Jakarta, yang juga disiarkan melalui kanal Youtube Koalisi Perempuan Indonesia.
Langkah pertama, API akan menyelenggarakan panggung ekspresi atau pameran Peringatan September Hitam.
Aksi tersebut dirancang sebagai pengingat publik akan deretan kasus pelanggaran HAM berat yang terus menggantung tanpa penyelesaian, dan juga untuk mengenang para korban.
"Kami berencana melakukan pameran atau panggung ekspresi untuk merawat kembali ingatan kita terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan negara sebagai aktor utamanya," jelas salah satu perwakilan API, Mutiara Ika Pratiwi, dalam konferensi pers, Rabu (10/9/2025).
Kedua, API menyatakan akan mengadakan konsolidasi yang melibatkan berbagai kelompok pembela demokrasi.
"Kami akan mengadakan konsolidasi dengan mengundang berbagai kelompok pembela demokrasi, karena demokrasi di Indonesia masih dalam ancaman," kata dia.
Langkah tersebut juga dipicu oleh sikap pemerintah, khususnya Menteri Keuangan yang baru saja diangkat, Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka menilai Purbaya merendahkan tuntutan rakyat.
“Ini juga menanggapi Menteri Keuangan yang baru kemudian diangkat, bagaimana statement-nya sangat merendahkan tuntutan dan juga kekuatan rakyat, yang menganggap bahwa tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu hanya sebagian kecil rakyat, misalnya,” kata dia.
Baca Juga: Anis Hidayah Janji Mundur Jika Kasus Munir Tak Jadi Pelanggaran HAM Berat per 8 Desember 2025
API menegaskan bahwa kedua langkah tersebut penting dalam menyikapi situasi politik di Indonesia.
“Ini penting sekali dalam menyikapi situasi politik di Indonesia, karena kita perlu sebuah konsolidasi yang sangat kuat, dan saat ini aksi-aksi protes rakyat masih terus dilabeli secara negatif oleh pemerintah,” ujarnya.
Reporter : Nur Saylil Inayah
Berita Terkait
-
Peringati September Hitam, Aliansi Perempuan Indonesia Kritik Pemerintah dan Upaya Pembungkaman
-
Racun di Atas Awan: Mengenang Kembali Tragedi Pembunuhan Munir di September Hitam
-
21 Tahun Kasus Munir: Komnas HAM Periksa 18 Saksi, Kapan Dalang Utama Terungkap?
-
Komnas HAM Akui Sulit Panggil Saksi Kasus Munir, Ancam Bakal Lakukan Panggilan Paksa
-
Anis Hidayah Janji Mundur Jika Kasus Munir Tak Jadi Pelanggaran HAM Berat per 8 Desember 2025
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Jabatan Kapolri Kini Bisa Diperpanjang Sesuai Kebutuhan Presiden, Ini Bunyi Pasal Terbaru UU Polri
-
Kantongi 5 Alat Bukti, Bareskrim Polri Jerat Founder PT DSI Sebagai Tersangka Baru
-
Nama Pimpinan Masuk Polemik Kasus BGN, KPK Klarifikasi Yayasan Fitroh Tak Terkait Dapur MBG
-
Nama Fitroh Disebut Masuk BAP Kasus MBG, KPK Tegaskan Pimpinannya Tak Kenal Sony Sonjaya
-
Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya di Kasus Korupsi MBG
-
Pemerintah Diminta Tidak Perkeruh Ekonomi dengan Regulasi yang Membingungkan
-
Prabowo Jawab Kritik Sering ke Luar Negeri: Dulu Pak Jokowi Jarang Lawatan Juga Disalahkan
-
BTN JAKIM 2026 Hadirkan Race Expo di Balai Kartini dengan Promo Menarik dan Brand Ternama
-
Pemerintah Persilakan Kejagung Usut Siapapun Terlibat Korupsi BGN, Tak Peduli Jabatannya
-
Uang Pengganti Membengkak Jadi Rp13,4 Triliun, Kerry Riza Tak Terima dan Ajukan Kasasi