Suara.com - Bakal calon presiden (capres), Anies Baswedan berbicara mengenai akuntabilitas di lembaga Kepolisian jika nantinya terpilih menjadi Presiden RI periode 2024-2029.
Hal itu disampaikan Anies dalam acara Mata Najwa bertajuk 'Tiga Bacapres Bicara Gagasan' di UGM, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023) malam.
Menurut Anies, Indonesia membutuhkan institusi Polri yang memiliki transparansi. Salah satu hal yang diperbaiki menurutnya adalah akuntabilitas.
"Kita membutuhkan kepolisian yang akuntabel transparan, bersih dan menurut saya langkah nomor satu adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas dalam kepolisian," ucap Anies dikutip Suara.com, Rabu (20/9/2023).
Tak hanya di tingkat atas, Anies berharap akuntabilitas Polri bisa menyeluruh hingga ke tingkat bawah seperti Polsek.
Selain itu, Anies menekankan pentingnya profesionalisme dalam kepolisian ketika sedang menjalankan tugas. Dalam hal ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berseloroh jika banyak anggota Polri yang belum mendapatkan pembekalan yang cukup.
"Fakta di lapangan, bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup," jelas Anies.
Alhasil, anggota Polri yang bertugas tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan. Sehingga menggunakan cara-cara lama untuk menjalankan tugas.
"Kalau kita tidak pelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-tekniknya juga akan teknik lama. Dan apa yang terjadi, maka muncul praktik-praktik penyimpangan," beber Anies.
Baca Juga: Anies Baswedan Tegaskan Siap Daftar Paling Awal, Nomor Urut Berapapun Tak Masalah
Anies juga menekankan pentingnya penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. Setidaknya, polisi harus menjadi contoh terkait hal tersebut.
"Tidak bisa justru anggota kepolisian itu bebas, mereka yang harus menjadi contoh," katanya.
Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu juga berharap pengawasan terhadap Polri berjalan maksimal.
"Maka dengan cara begitu, apa yang dikerjakan kepolisian bisa dipertanggungjawabkan publik. Kata kuncinya adalah transparansi, akuntabilitas," imbub Anies.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Tegaskan Siap Daftar Paling Awal, Nomor Urut Berapapun Tak Masalah
-
Disebut jadi Bacapres Paling Miskin, Dari Mana Uang Anies Baswedan saat Berkampanye Nanti?
-
Santai Tanggapi Rumor Cekik Wamen, Prabowo: Saya Dulu Difitnah Lebih Gawat Lagi
-
Prabowo Pilih Cuek, Ogah Lapor dan Ngurusin Pelaku Fitnah Menteri Tampar-Cekik Wamentan
-
Anies Sepakat KPK Harus Diawasi: Tak Ada Malaikat di Negeri Ini, Semuanya Manusia
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Cak Imin Dorong Sekolah Umum Terapkan Pola Pendidikan Sekolah Rakyat: Ini Alasannya!
-
Warga Manggarai Tak Sabar Tunggu Proyek LRT Fase 1B Rampung, Macet Dianggap Sementara
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol