Suara.com - Nama Edward Hutahaean disebut menerima uang Rp 15 miliar dalam perkara korupsi BTS 4G. Uang itu disebut untuk mengamakan kasus dugaan korupsi BTS 4G yang saat itu sudah mulai diselidiki Kejaksaan Agung.
Hal itu diungkap oleh Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, salah satu terdakwa yang dihadirkan sebagai saksi untuk Eks Menkominfo Johnny G Plate, eks Direktur Utama Bakti Anang Achmad Latif, dan eks Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Yohan.
"Ada pihak yang saya dengar datang ke Kominfo, ke Pak Anang, menakut-nakuti dan mengancam begitu, sekaligus meminta proyek dan menawarkan untuk penyelesaian penyelidikan," kata Irwan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Dia menyebut, sepengetahuannya orang yang datang untuk menakut-nakuti itu seorang pengacara.
"Ternyata siapa dia?" tanya Hakim.
"Mungkin Pak Galumbang atau Pak Anang lebih tahu, karena beliau yang berkomunikasi langsung, namun saya hanya berbicara soal uang yang keluar untuk dia adalah Rp 15 miliar," kata Irwan.
"Saudara mengeluarkan uang, logikanya pak Iwan, saudara mengeluarkan uang pasti tahu siapa orang ini," cecar Hakim.
"Iya, namanya Edward Hutahaean," jawab Irwan.
Irwan mengaku tidak pernah bertemu dengan Edward Hutahaean. Dia mengetahui Edwar dari Anang dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak.
Baca Juga: Saksi Kasus Korupsi BTS 4G Sebut Ada Aliran Uang Rp70 Miliar ke Anggota Komisi I DPR
Dalam penelusuran, Edward Hutahaean adalah alias dengan nama asli Naek Parulian Washington Hutahayan. Dia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital.
Pada persidangan, satu persatu pihak yang diduga menerima uang dari perkara korupsi BTS 4G terungkap, di antaranya BPK Rp 40 miliar, Anggota Komisi I DPR Rp 70 miliar dan Menpora Dito Ariotedjo Rp 27 miliar.
Rugikan Negara Rp 8 Triliun
Korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 8 triliun dari anggaran Rp 10 triliun.
Pada perkara ini terdapat delapan tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung, di antaranya Johnny G Plaet selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia.
Kemudian, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan (IH), Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki, juga menjabat Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan Windi Purnama pihak swasta (diduga kepercayaan Irwan Hermawan).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana