Suara.com - Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyarankan pimpinan Polri dan TNI jaga jarak dengan purnawirawan di tengah tahun politik. Saran ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas Polri dan TNI menyusul banyaknya purnawirawan yang telah bergabung mendukung kandidat bakal calon presiden atau bacapres.
"Profesionalisme Polri dan TNI juga harus ditunjukan untuk tetap berjarak dengan mereka (purnawirawan), agar bisa fokus satya haprabu, dan satya negara, setia menjaga pimpinan negara dan setia pada negara, jauh di atas kesetiaan pada orang pribadi, kelompok atau golongan," kata Bambang kepada Suara.com, Jumat (29/9/2023).
Bambang mengatakan purnawirawan Polri dan TNI memang memiliki hak pilih pada Pemilu. Di sisi lain, pimpinan Polri juga punya kewajiban menghormati seniornya yang telah purna tugas tersebut.
"Menghormati para senior yang sudah purnawirawan itu wajib, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga keamanan dan keselamatan bangsa dan negara," jelasnya.
"Memang dibutuhkan kedewasaan dari pucuk pimpinan TNI-Polri agar tetap netral dalam mengawal dan mengamankan Pemilu dan Pilpres nanti," imbuh Bambang.
Wanti-wanti Mahfud
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai banyaknya purnawirawan Polri dan TNI yang terjun ke politik mendukung bacapres rentan menimbulkan isu netralitas.
Hal ini disampaikan Mahfud dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
Mahfud mengimbau Polri dan TNI untuk berupaya menjaga netralitasnya pada Pemilu. Sekaligus mengantisipasi isu-isu yang rentan timbul akibat banyaknya purnawirawan yang terjun ke politik.
Baca Juga: Kawasan Tapal Kuda Jadi Ceruk Suara PKB, Cak Imin Targetkan Bisa Mengalir ke Amin
"Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri," kata Mahfud.
Mahfud mengungkap pentingnya Polri dan TNI menjaga netralitas dalam kontestasi politik. Sebab jika tidak akan mengganggu kualitas demokrasi hingga memengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu.
"Memengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu. Sementara kita ingin Pemilu itu berjalan bermartabat dan damai," ungkapnya.
Deretan Jenderal
Sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri telah menyatakan dukungan terhadap bacapres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Anies Baswedan.
Di kubu Ganjar misalnya, ada mantan Panglima TNI Jenderal Purn Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Purn Gatot Eddy Pramono.
Berita Terkait
-
Takut dengan Jokowi, Eks Elite NasDem Sebut Surya Paloh Tengah Cari Jalan Kabur dari Koalisi Perubahan
-
Senangnya Prabowo Jumpa Kaesang Usai Jadi Ketum PSI: Kapan ke Hambalang?
-
Cak Imin Pede Duet AMIN Daftar Capres-Cawapres ke KPU Hari Pertama 19 Oktober
-
Ortu Remaja Tewas Terbakar di Lanud Halim Belum Bisa Dimintai Keterangan, Polisi: Masih Syok
-
Temui Kaum Disabilitas, Ganjar Ungkap Gagasannya Soal Peluang Pekerjaan hingga Siapkan Sekolah Inklusi
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Menilik Strategi Kementerian PU Amankan Jalur Utama Jakarta Menuju Selatan Jawa Demi Mudik Lancar
-
Tim Yaqut Minta Penundaan Pemeriksaan, KPK Belum Terima Surat
-
Investigasi Militer Amerika Akui Kesalahan Fatal: Rudal Tomahawk Hantam Sekolah di Iran
-
15 Pakar Hukum Tegaskan Perkara Pertamina Murni Hubungan Bisnis, Bukan Tindak Pidana Korupsi
-
Rismon Ikut Jejak Eggi Sudjana Ajukan RJ di Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Tak Mundur 0,1 Persen!
-
Instruksi Siaga 1 TNI Dinilai Wajar, Slamet Ginting: Bukan Persiapan Perang
-
DPR Mulai Proses 3 Surpres: RUU Perlindungan Saksi, Keamanan Siber, hingga CEPA Kanada
-
Pemerintah Terbitkan Pedoman AI untuk Pendidikan, Siswa SD-SMA Dilarang Pakai ChatGPT
-
Pemerintah Terbitkan SKB 7 Menteri soal Penggunaan AI di Pendidikan, Atur Batasan Berdasarkan Usia
-
Harga Energi Global Terus Dipantau, Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi APBN Tetap Terkendali