Isu Reshuffle Menguat Usai SYL 'Hilang' di Luar Negeri, NasDem Menjawab: Lebih Cepat Lebih Baik

Suara.com - Partai NasDem menanggapi perihal wacana kocok ulang kabinet atau reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, lebih cepat lebih baik bila reshuffle dilakukan.

Ia menegaskan, persoalan rehusffle menjadi kewenangan Jokowi sepenuhnya selaku presiden.

"Lebih cepat lebih baik. Itu hak prerogatif bapak presiden langsung," kata Sahroni kepada Suara.com, Rabu (4/10/2023).

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilai cepat atau lambat akan terjadi reshuffle bila melihat kementerian yang terdapat permasalahan hukum.

Menanggapi itu, Sahroni menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Jokowi. Reshuffle bukan tentang PDIP atau lainnya.

"Ini bukan soal PDIP tapi soal hak prerogatif bapak presiden. Hanya pak presiden yang punya hak mengganti pembantunya kapan aja dan di mana saja," kata Sahroni.

Sebelumnya, Puan bicara soal wacana perombakan atau reshuffle menteri kabinet pemerintahan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogratif presiden, tapi ia menyinggung kementerian yang sedang bermasalah terutama soal hukum bisa saja di-reshuffle menterinya.

"Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden," kata Puan di Selangor, Malaysia, Senin (2/10/2023).

Baca Juga: Bukan Bicara Reshuffle Kabinet, Demokrat Beberkan Isi Pertemuan Jokowi-SBY: Bahas Narasi Perubahan

Puan lantas menyoroti soal perkembangan kementerian yang kekinian sedang bermasalah terutama masalah hukum. Namun, berangkat dari latar belakang tersebut kemungkinan reshuffle bisa terjadi.

"Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut," tuturnya.

Kendati begitu, Puan kembali menegaskan, jika perombakan kabinet merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.

"Tapi itu merupakan hak prerogatif dari presiden, kapan dan siapa tentu saja itu wewenang dari presiden," katanya.

Salah satu kementerian yang kini disorot karena bermasalah dengan hukum, yakni Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo (SYL). Belakangan SYL dikabarkan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi di kementerian tersebut.

Tak hanya itu, saat berlangsungnya penggeledehan di rumah dinas SYL oleh penyidik KPK di Widya Candra ditemukan uang tunai serta senjata api.