Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri didesak segera melakukan klarifikasi mengenai foto yang diduga dirinya bersama mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di lapangan badminton atau bulutangkis.
Seperti dilihat Suara.com, dalam foto keduanya terlihat sedang melakukan pembicaraan. Foto ini beredar, bersamaan dengan mencuatnya dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) hingga menyeret Syahrul Yasin Limpo.
Desakan agar Firli menyampaikan klarifikasi disampaikan Peneliti Pukat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman. Dia menilai KPK dan Firli tidak bisa begitu saja mengabaikan foto yang beredar tersebut.
"Apa yang perlu diklarifikasi? Pertama, kapan foto itu diambil atau kapan adanya pertemuan tersebut? Kedua, dalam rangka apa pertemuan itu dilakukan? Ketiga apa materi yang dibahas. Keempat, apa kesepakatan-kesepakatan yang dicapai," kata Zaenur saat dihubungi Suara.com, Jumat (6/10/2023).
Kemudian proses klarifikasinya tidak hanya dengan menyampaikan ke publik, tetapi harus dengan proses pengusutan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan investigasi dilakukakan dengan merujuk pada Pasal 36 Undang-Undang KPK.
"Bahwa pimpinan KPK itu dilarang mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, maupun pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara Tipikor yang sedang ditangani KPK," ujarnya.
Zaenur lantas mengingatkan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar, mantan Wakil Ketua KPK yang mengundurkan diri karena berhubungan dengan pihak berperkara. Lili diduga berhubugan dengan Mantan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial, tersangka korupsi saat itu.
"Kemudian dijatuhi sanksi etik oleh Dewas KPK. Sayangnya pada waktu itu sanksi etiknya sedang," kata Zaenur.
Oleh karenanya, Zaenur mendesak Dewas KPK segera mengusut dugaan pertemuan Firli dan Syharul.
Baca Juga: Dampak Kasus SYL Bakal Pengaruhi Elektabilitas Pasangan AMIN? Begini Jawaban Anies
"Ini merupakan suatu hal yang sangat serius, harus segera direspons oleh KPK oleh Dewas," ujar Zaenur.
Jika pada akhirnya, KPK dan Dewas KPK tidak memberikan klarifikasi serta investigasi, dikhawatirkan bakal berdampak terhadap kepercayaan publik dalam penanganan kasus korupsi di Kementan.
"Ya publik akan sanksi dengan penanganan perkara yang dilakukan terkait dengan perkara di kementan tersebut. Juga memang untuk mendudukkan persoalannya dengan profesional. Saya sudah sampaikan, pertemuan tersebut kalau memang terjadi, itu bisa merupakan bentuk pelanggaran etik, dan juga bisa sebagai pelanggaran pidana," tegasnya.
Di sisi lain, Syahrul sebagai pihak yang diduga dalam foto juga harus memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan Firli.
"Tapi sekali lagi, sekedar foto itu belum bisa mengambil kesimpulan. Itu harus diperiksa, agar ada informasi yang lengkap tentang terjadinya pertemuan tersebut. Sehingga inilah tugas dari Dewas KPK. Dan saya berharap SYL (Syahrul) mau membuka suara," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Warteg di Manggarai Hangus Terbakar Usai Ledakan Gas, Kerugian Capai Rp230 Juta
-
Status Tahanan Rumah Eks Menag Yaqut Bikin Geger, Dewas KPK Turun Tangan
-
Efek Domino Konflik Timur Tengah, Warga Korea Selatan Panic Buying Kantong Sampah!
-
WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku Mulai Hari Ini, DPR Minta Evaluasi Berkala
-
RS Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI, Mensos Tegaskan Layanan Cuci Darah Wajib Dilayani
-
Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'
-
Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh
-
Babak Baru Kasus Andrie Yunus: Puspom TNI Izin LPSK Periksa Korban Usai Ditolak Dokter
-
Dapur MBG Kembali Beroperasi Usai Libur Lebaran, Relawan: Kangen Suara Ompreng