Suara.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta memberi keuntungan pada Ibu Kota. Bahkan, saat kondisi perekonomian sulit seperti pandemi Covid-19, perusahaan bir itu membantu pendapatan daerah.
Hal ini dikatakan Prasetio menanggapi pernyataan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu yang menyebut PDIP menghalangi eks Gubernur Anies Baswedan menjual saham PT Delta. Karena itu, Prasetyo menilai kepemilikan 26,25 persen saham jangan sampai dilepas.
"Iya waktu kita Covid dapat dana dari situ. Untuk membantu PAD kita ini kan bank DKI, kedua ya PT DLTA itu," ujar Prasetio saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).
Tak hanya itu, Pemprov DKI disebutnya semakin untung lantaran tak pernah memberikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada PT Delta.
"Tak pernah kita kasih penyertaan modal loh," ucap Prasetyo.
Ia juga menilai dengan keterlibatan Pemprov, maka pemerintah bisa ikut mengendalikan peredaran minuman keras di tengah masyarakat.
"Untuk mengukur sampai sebatas mana pemerintah bisa mengontrol sampai sebatas mana masyarakat beli dan minum bir. Takutnya disalah gunakan oleh anak anak kecil," katanya.
Ia menilai peredaran minuman keras ini bukan persoalan halal atau haram. Perlu ada kontrol ketat lewat aturan, terlebih lagi Jakarta juga memiliki keunggalan di bidang pariwisata.
"Karena itu kan sebagai ibu kota negara, kita ada pariwisata. Tamu negara, kok gubernur mau menghilangkan yang dia tidak tahu sejarah PT delta. Bukan masalah ini haram atau tidak haram," tuturnya.
Baca Juga: Koalisi Anies Ogah Ikut-ikutan Ngurus Putusan MK, PKS: Kita Fokus Pendaftaran Capres-Cawapres
Tag
Berita Terkait
-
Sampaikan 3 Pesan Kiai Thoifur, Presiden PKS: Parpol Koalisi Anies-Cak Imin Harus Saling Memuji, Jangan Menghujat
-
Diusulkan Presiden PKS Gabung Timnas AMIN, Din Syamsuddin: Saya Nggak Nolak, tapi...
-
Gantikan Gembong Warsono yang Wafat, Prasetio Edi Jabat Plt Ketua Fraksi PDIP
-
Koalisi Anies Ogah Ikut-ikutan Ngurus Putusan MK, PKS: Kita Fokus Pendaftaran Capres-Cawapres
-
Enggan Berpolemik Soal Putusan MK Terkait Syarat Capres-Cawapres, PKS: Kita Hormati
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
17+8 Tuntutan Rakyat Jadi Sorotan ISI : Kekecewaaan Masyarakat Memuncak!
-
BNPB Ungkap Dampak Banjir Bali: 9 Meninggal, 2 Hilang, Ratusan Mengungsi
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?