Suara.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta memberi keuntungan pada Ibu Kota. Bahkan, saat kondisi perekonomian sulit seperti pandemi Covid-19, perusahaan bir itu membantu pendapatan daerah.
Hal ini dikatakan Prasetio menanggapi pernyataan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu yang menyebut PDIP menghalangi eks Gubernur Anies Baswedan menjual saham PT Delta. Karena itu, Prasetyo menilai kepemilikan 26,25 persen saham jangan sampai dilepas.
"Iya waktu kita Covid dapat dana dari situ. Untuk membantu PAD kita ini kan bank DKI, kedua ya PT DLTA itu," ujar Prasetio saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).
Tak hanya itu, Pemprov DKI disebutnya semakin untung lantaran tak pernah memberikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada PT Delta.
"Tak pernah kita kasih penyertaan modal loh," ucap Prasetyo.
Ia juga menilai dengan keterlibatan Pemprov, maka pemerintah bisa ikut mengendalikan peredaran minuman keras di tengah masyarakat.
"Untuk mengukur sampai sebatas mana pemerintah bisa mengontrol sampai sebatas mana masyarakat beli dan minum bir. Takutnya disalah gunakan oleh anak anak kecil," katanya.
Ia menilai peredaran minuman keras ini bukan persoalan halal atau haram. Perlu ada kontrol ketat lewat aturan, terlebih lagi Jakarta juga memiliki keunggalan di bidang pariwisata.
"Karena itu kan sebagai ibu kota negara, kita ada pariwisata. Tamu negara, kok gubernur mau menghilangkan yang dia tidak tahu sejarah PT delta. Bukan masalah ini haram atau tidak haram," tuturnya.
Baca Juga: Koalisi Anies Ogah Ikut-ikutan Ngurus Putusan MK, PKS: Kita Fokus Pendaftaran Capres-Cawapres
Tag
Berita Terkait
-
Sampaikan 3 Pesan Kiai Thoifur, Presiden PKS: Parpol Koalisi Anies-Cak Imin Harus Saling Memuji, Jangan Menghujat
-
Diusulkan Presiden PKS Gabung Timnas AMIN, Din Syamsuddin: Saya Nggak Nolak, tapi...
-
Gantikan Gembong Warsono yang Wafat, Prasetio Edi Jabat Plt Ketua Fraksi PDIP
-
Koalisi Anies Ogah Ikut-ikutan Ngurus Putusan MK, PKS: Kita Fokus Pendaftaran Capres-Cawapres
-
Enggan Berpolemik Soal Putusan MK Terkait Syarat Capres-Cawapres, PKS: Kita Hormati
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026