Suara.com - Sosok Jimly Asshiddiqie tengah jadi sorotan setelah ia dipilih sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hingga memutuskan hakim konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat serta memutuskan mencopotnya dari jabatan Ketua MK.
Keputusan itu diambil setelah MKMK membacakan putusan dugaan pelanggaran oleh hakim konstitusi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres dan cawapres pada Selasa (7/11/2023).
Sosok Jimly Asshiddiqie sudah malang melintang di dunia hukum Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai legislator DPD RI.
Dikutip dari situs resmi Mahkamah Konstitusi RI, pria kelahiran Palembang, 17 April 1956 itu pernah duduk di kursi Ketua MK, yaitu sejak 2003 hingga 2008.
Jimly adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Setelah menyelesaikan pendidikan S-1, dia melanjutkan pendidikan S-2 di UI dan mendapatkan gelar M.H. pada 1986.
Tahun 1990, Jimly mendapatkan gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI). Dia juga mengikuti program doctor by research dalam ilmu hukum di Van Vollenhoven Institute dan Rechts-faculteit, Universiteit Leiden. Setelah itu, tahun 1998, dia dianugerahi gelar Guru Besar ilmu Hukum Tata Negara oleh Fakultas Hukum UI.
Saat ini Jimly menjadi Ketua MKMK, tapi ini bukanlah jabatan negara. Masa jabatan ini hanya berlaku selama satu bulan. Jabatan negara yang dia emban saat ini adalah anggota (Dewan Perwakilan Daerah) DPD dari Provinsi DKI Jakarta.
Sebelum ditunjuk sebagai Ketua MKMK, berbagai jabatan pernah dia duduki. Pada 1993—1998 Jimly Asshidiqie menjadi Staf Ahli Menteri Pendidikan. Dia dipercaya menjadi anggota Tim Pengkajian Reformasi Kebijakan Pendidikan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 1994—1997.
Masuk era reformasi, Jimly menjadi Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu sejak tahun 2001 hingga 2003.
Lalu pada 15 Agustus 2003, Jimly dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu hakim konstitusi. Tak lama kemudian, pada 19 Agustus 2003 dia menjabat sebagai Ketua MK.
Pada tahun 2008, Jimly melepaskan jabatan Ketua MK. Ketika itu, posisinya digantikan oleh oleh Mahfud MD.
Hingga kemudian, Jimly 'alih profesi' dengan masuk ke bidang legislatif. Dia terjun ke dunia politik dan masuk bursa pemilihan umum. Jimly berhasil terpilih menjadi anggota DPD DKI Jakarta periode 2019—2024.
Jejak Pendidikan Jimly Asshiddiqie
- Jimli menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Palembang dan lulus 1973.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1977-1982 (Sarjana Hukum).
- Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1984-1986 (Magister Hukum)
- Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit, Leiden, program doctor by research dalam ilmu hukum (1988-1990)
- Legal Research di Law School of the University of Washington, Seattle, USA, 1989
- Post-Graduate Summer Course on Legal Theories, Harvard Law School, Cambridge, Massachussett, 1994.
Pengabdian Jimly Asshiddiqie
Tag
Berita Terkait
-
Anwar Usman Terbukti Langgar Etik, PBHI: Keputusan MKMK Buktikan Pencalonan Gibran Cacat Hukum Dan Etika
-
Lika-liku Karier Anwar Usman: Jadi Guru Honor, Main Film Sampai Jadi Ketua MK
-
Pokok-pokok Kesimpulan Putusan MKMK Terkait Pencopotan Anwar Usman Dari Ketua MK
-
TKN Prabowo-Gibran Minta Mabes Polri Usut Kebocoran Informasi Rahasia RPH MK
-
Kecewa Hanya Dijatuhi Sanksi Dicopot Dari Jabatan Ketua MK, PP Muhammadiyah Tuntut Anwar Usman Mundur
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!
-
Tercekik Harga BBM, Transjakarta Siap Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
KPK Dorong Capres hingga Cakada Wajib dari Kader Parpol, Ini Alasan di Baliknya
-
Kelaparan Ekstrem Melanda Dunia di 2026, Gaza dan Sudan Paling Parah
-
El Nino Diprediksi Lebih Panjang, Jakarta Siapkan Modifikasi Cuaca dan Water Mist