Suara.com - Sejumlah masyarakat Indonesia menyerukan gerakan boikot untuk produk-produk Israel maupun dari perusahaan yang mendukung paham zionisme.
Bahkan gerakan boikot ini seolah diperkuat dengan fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dukungan terhadap zionis dan gerakan agresi militer Israel di Palestina.
Namun rupanya masyarakat Palestina, terutama yang tinggal di Jalur Gaza, tidak pernah melakukan gerakan yang sama alias memboikot produk Israel.
Hal ini diungkapkan oleh relawan NPC, Abdillah Onim, yang belum lama ini berhasil dievakuasi dari Gaza bersama keluarganya. Di hadapan Deddy Corbuzier, Bang Onim menyebut rakyat Gaza selama ini malah bergantung pada produk-produk zionis Israel.
“13 tahun tinggal di Jalur Gaza, apa yang kami makan, apa yang kami minum, itu semua dipasok oleh Israel, dan itu satu-satunya pilihan,” ujar Bang Onim, dikutip pada Kamis (16/11/2023).
“Bagi warga Gaza untuk boikot (sama dengan) bunuh diri, karena kami tinggal di sana dong. Diblokade 12 tahun, makanan masuk ke Gaza harus melalui checkpoint dan juga izin dari penjajah. Makanan, pakaian, semuanya (dikontrol Israel),” tuturnya menambahkan.
Karena itulah, aktivitas boikot tidak bisa dilakukan oleh masyarakat Palestina sebagaimana yang sekarang diserukan di berbagai penjuru dunia.
Sebab, satu-satunya sumber penghidupan juga berasal dari Israel. Karena itu pula Gaza kini terancam krisis kemanusiaan yang lebih besar karena Israel sudah memutus aliran listrik, air, serta internet ke wilayah tersebut.
Namun Bang Onim sangat menyambut baik gerakan boikot yang dilakukan masyarakat Indonesia, tak terkecuali MUI yang mendorongnya dengan fatwa haram dukungan zionisme.
Baca Juga: Produk-produk Ini Justru Cuan Setelah Heboh Boikot Produk Israel
“Saya juga melihat dari teman-teman MUI sudah mengeluarkan fatwa, itu juga memang salah satu kebijakan. Kita berjuang kan beda-beda, di sana mereka berjuang dengan mengangkat senjata, kita di sini berjuang dengan doa dan juga boikot, ya bagi saya manjur insya Allah karena itu bagian dari kekuatan untuk (menekan) ekonomi,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Produk-produk Ini Justru Cuan Setelah Heboh Boikot Produk Israel
-
Joe Biden, Presiden Amerika Serikat yang Selalu 'Mesra' dengan Israel
-
PBB Kecam Penyerangan Militer Israel di Rumah Sakit Gaza: Hentikan Sepenuhnya!
-
Perjalanan Propaganda Israel Buru Hamas di RS Al Shifa Gaza, Berakhir Hapus Konten Usai Dirujak
-
Kota Gaza Dipenuhi Baliho Sosok yang Bikin Rindu, Relawan Indonesia: Luar Biasa Bikin Kagum
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu