Suara.com - Sejumlah massa aksi yang berasal dari elemen buruh menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (20/11/2023). Dalam aksinya, mereka meminta agar Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 menjadi Rp 5,6 juta.
Massa aksi terlihat mengenakan pakaian hitam-merah saat melakukan aksi. Mereka juga membawa mobil yang dilengkapi pengeras suara beserta spanduk dan bendera.
Beberapa kali juga terdengar massa meminta agar Heru segera menemui massa aksi, meskipun permintaan ini tak kunjung dipenuhi.
Tuntutan massa aksi ini sesuai dengan rekomendasi elemen buruh yang ikut membahas UMP DKI dalam Dewan Pengupahan.
Koordinator Aksi, Irwan, mengatakan sebenarnya buruh sempat meminta kenaikan UMP ke Rp 6 juta. Namun, akhirnya angkanya diturunkan agar Pemprov bisa melakukan penyesuaian.
"Angka kami turun agar mereka lebih dari itu angka dari kami Rp 5,6 juta biar PJ Gubernur mengeluarkan Diskresi," ujar Irwan di lokasi.
Karena itu, ia meminta agar Heru Budi segera mengeluarkan diskresi agar tak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) soal pengupahan.
"Ini bukan pembohongan jika PJ bisa keluarkan diskresi besok kami tidak kan ke sini kalau hari ini tidak ada jawaban pasti besok kami akan ke sini," ucapnya.
Sehubungan Selasa 21 November besok adalah batas akhir penentuan UMP 2024, Irwan menyatakan akan kembali melakukan aksi di Balai Kota dengan membawa massa lebih banyak. Ia berharap tuntutan ini bisa segera dipenuhi.
Baca Juga: Sempat Ditangkap Saat Demo di Patung Kuda, Tiga Mahasiswa Dibebaskan: Kami Dipukuli, Dinjak
"Kami akan demo yang lebih besar lagi dan keluarkan massa yang lebih besar lagi dan berupaya semaksimal mungkin dorong Pj gubernur keluarkan Diskresi," pungkasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 bakal segera ditetapkan. Angkanya sesuai dengan rekomendasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam sidang Dewan Pengupahan, yakni Rp5.067.381.
Diketahui, UMP DKI 2023 sekitar Rp 4,9 juta. Dengan demikian, maka kenaikan nilai UMP 2024 adalah sekitar Rp 160 ribu alias 3,378 persen.
Besaran yang bakal ditetapkan diketahui lebih rendah dari angka yang diminta asosiasi buruh. Dalam sidang Dewan Pengupahan, asosiasi buruh meminta kenaikan UMP DKI 2024 jadi Rp 5,6 juta.
"Angkanya sesuai (rekomendasi Pemprov dalam sidang pengupahan) 0,3 persen. Nanti keputusan gubernur," ujar Heru di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).
Angka ini disebut Heru akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) mengenai UMP 2024 yang akan diterbitkannya dalam waktu dekat.
Berita Terkait
-
Bakal Naik Jadi Rp 5,06 Juta, Pemprov DKI: UMP Terlalu Tinggi Bahaya Juga, Nanti Perusahaan Bisa Tutup
-
Heru Budi Sebut Kenaikan UMP DKI 2024 Sesuai Rekomendasi Pemprov, Berapa Besarannya?
-
Pengusaha Usulkan UMP DKI 2024 Jadi Rp5 Juta, Buruh Minta Naik ke Rp5,6 Juta, Apa Keputusan Heru Budi?
-
Sempat Ditangkap Saat Demo di Patung Kuda, Tiga Mahasiswa Dibebaskan: Kami Dipukuli, Dinjak
-
Detik-detik Massa Aksi Solidaritas Palestina Dorong-dorongan dengan Polisi, Nyaris Ricuh!
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
-
6 HP Tahan Air Paling Murah Desember 2025: Cocok untuk Pekerja Lapangan dan Petualang
Terkini
-
Menhut Raja Juli Rahasiakan 12 Perusahaan 'Biang Kerok' Banjir Sumatra, Alasannya?
-
ICW Soroti Pemulihan Korupsi yang Seret: Rp 330 Triliun Bocor, Hanya 4,84 Persen yang Kembali
-
Boni Hargens Kritik Keras Komite Reformasi Polri, Terjebak dalam Paralisis Analisis
-
Heboh 250 Warga Satu Desa Tewas Saat Banjir Aceh, Bupati Armia: Itu Informasi Sesat!
-
SLHS Belum Beres, BGN Ancam Suspend Dapur MBG di Banyumas
-
DPR Sentil Pejabat Panggul Beras Bantuan: Gak Perlu Pencitraan, Serahkan Langsung!
-
Investigasi Banjir Sumatra: Bahlil Fokus Telusuri Tambang di Aceh dan Sumut
-
Catatan AJI: Masih Banyak Jurnalis Digaji Pas-pasan, Tanpa Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
-
Geram Titiek Soeharto Truk Angkut Kayu Saat Bencana: Tindak Tegas, Bintang Berapa pun Belakangnya
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara