Suara.com - Sejumlah massa aksi yang berasal dari elemen buruh menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (20/11/2023). Dalam aksinya, mereka meminta agar Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 menjadi Rp 5,6 juta.
Massa aksi terlihat mengenakan pakaian hitam-merah saat melakukan aksi. Mereka juga membawa mobil yang dilengkapi pengeras suara beserta spanduk dan bendera.
Beberapa kali juga terdengar massa meminta agar Heru segera menemui massa aksi, meskipun permintaan ini tak kunjung dipenuhi.
Tuntutan massa aksi ini sesuai dengan rekomendasi elemen buruh yang ikut membahas UMP DKI dalam Dewan Pengupahan.
Koordinator Aksi, Irwan, mengatakan sebenarnya buruh sempat meminta kenaikan UMP ke Rp 6 juta. Namun, akhirnya angkanya diturunkan agar Pemprov bisa melakukan penyesuaian.
"Angka kami turun agar mereka lebih dari itu angka dari kami Rp 5,6 juta biar PJ Gubernur mengeluarkan Diskresi," ujar Irwan di lokasi.
Karena itu, ia meminta agar Heru Budi segera mengeluarkan diskresi agar tak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) soal pengupahan.
"Ini bukan pembohongan jika PJ bisa keluarkan diskresi besok kami tidak kan ke sini kalau hari ini tidak ada jawaban pasti besok kami akan ke sini," ucapnya.
Sehubungan Selasa 21 November besok adalah batas akhir penentuan UMP 2024, Irwan menyatakan akan kembali melakukan aksi di Balai Kota dengan membawa massa lebih banyak. Ia berharap tuntutan ini bisa segera dipenuhi.
Baca Juga: Sempat Ditangkap Saat Demo di Patung Kuda, Tiga Mahasiswa Dibebaskan: Kami Dipukuli, Dinjak
"Kami akan demo yang lebih besar lagi dan keluarkan massa yang lebih besar lagi dan berupaya semaksimal mungkin dorong Pj gubernur keluarkan Diskresi," pungkasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 bakal segera ditetapkan. Angkanya sesuai dengan rekomendasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam sidang Dewan Pengupahan, yakni Rp5.067.381.
Diketahui, UMP DKI 2023 sekitar Rp 4,9 juta. Dengan demikian, maka kenaikan nilai UMP 2024 adalah sekitar Rp 160 ribu alias 3,378 persen.
Besaran yang bakal ditetapkan diketahui lebih rendah dari angka yang diminta asosiasi buruh. Dalam sidang Dewan Pengupahan, asosiasi buruh meminta kenaikan UMP DKI 2024 jadi Rp 5,6 juta.
"Angkanya sesuai (rekomendasi Pemprov dalam sidang pengupahan) 0,3 persen. Nanti keputusan gubernur," ujar Heru di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).
Angka ini disebut Heru akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) mengenai UMP 2024 yang akan diterbitkannya dalam waktu dekat.
Berita Terkait
-
Bakal Naik Jadi Rp 5,06 Juta, Pemprov DKI: UMP Terlalu Tinggi Bahaya Juga, Nanti Perusahaan Bisa Tutup
-
Heru Budi Sebut Kenaikan UMP DKI 2024 Sesuai Rekomendasi Pemprov, Berapa Besarannya?
-
Pengusaha Usulkan UMP DKI 2024 Jadi Rp5 Juta, Buruh Minta Naik ke Rp5,6 Juta, Apa Keputusan Heru Budi?
-
Sempat Ditangkap Saat Demo di Patung Kuda, Tiga Mahasiswa Dibebaskan: Kami Dipukuli, Dinjak
-
Detik-detik Massa Aksi Solidaritas Palestina Dorong-dorongan dengan Polisi, Nyaris Ricuh!
Terpopuler
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 5 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Kolagen untuk Hilangkan Kerutan, Murah Meriah Mudah Ditemukan
- 6 Hybrid Sunscreen untuk Mengatasi Flek Hitam di Usia Matang 40 Tahun
- Patrick Kluivert Dipecat, 4 Pelatih Cocok Jadi Pengganti Jika Itu Terjadi
Pilihan
-
Bikin Geger! Gunung Lawu Dilelang jadi Proyek Geothermal, ESDM: Sudah Kami Keluarkan!
-
Uang MBG Rp100 T Belum Cair, Tapi Sudah Dibalikin!, Menkeu Purbaya Bingung
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Kamera Terbaik Oktober 2025
-
Keuangan Mees Hilgers Boncos Akibat Absen di FC Twente dan Timnas Indonesia
-
6 Rekomendasi HP Murah Tahan Air dengan Sertifikat IP, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Terungkap Setelah Viral atau Tewas, Borok Sistem Perlindungan Anak di Sekolah Dikuliti KPAI
-
Pemerintah Bagi Tugas di Tragedi Ponpes Al Khoziny, Cak Imin: Polisi Kejar Pidana, Kami Urus Santri
-
Akali Petugas dengan Dokumen Palsu, Skema Ilegal Logging Rp240 Miliar Dibongkar
-
Pemprov DKI Ambil Alih Penataan Halte Transjakarta Mangkrak, Termasuk Halte BNN 1
-
Menag Ungkap Banyak Pesantren dan Rumah Ibadah Berdiri di Lokasi Rawan Bencana
-
Menag Ungkap Kemenag dapat Tambahan Anggaran untuk Perkuat Pesantren dan Madrasah Swasta
-
Gus Irfan Minta Kejagung Dampingi Kementerian Haji dan Umrah Cegah Korupsi
-
Misteri Suap Digitalisasi Pendidikan: Kejagung Ungkap Pengembalian Uang dalam Rupiah dan Dolar
-
Usai Insiden Al Khoziny, Pemerintah Perketat Standar Keselamatan Bangunan Pesantren
-
Kalah Praperadilan, Pulih dari Operasi Ambeien, Nadiem: Saya Siap Jalani Proses Hukum