Suara.com - Ribuan mahasiswa menghadiri mimbar demokrasi di pelataran Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023).
Acara ini merupakan bentuk perlawanan terhadap dinasti politik yang dianggap sebagai perusak moralitas bangsa.
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sadek Huang mengatakan, mimbar demokrasi ini merupakan bukti jika mahasiswa dan generasi muda telah muak melihat ketidakadilan di Indonesia.
“Kami peka dan kritis tentang kebijakan publik yang akan berdampak pada demokrasi ke depannya,” kata Melki, dalam keterangan tertulis, yang diterima Suara.com, Kamis (7/12/2023).
“Saatnya kita menentukan. Memilih calon yang mencoreng konstitusi atau yang berjalan sesuai konstitusi,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakabid Advokasi Politik DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur, Bagus Raditya menyampaikan keresahannya soal kebijakan para pemimpin saat ini yang bernuansa seperti zaman orde baru.
“Kami mahasiswa ingin kembali mengulik demokrasi jangan sampai dihancurkan. Seperti diketahui, konstitusi sebagai dasar negara kita telah diobrak-abrik dengan adanya keputusan MK kemarin mengenai batas usia cawapres. Di sini kami seluruh mahasiswa berkumpul untuk bertarung secara akademik," tegasnya.
Mimbar bebas ini, juga dihadiri oleh budayawan Butet Kartaredjasa. Butet sengaja hadir untuk memberikan semangat kepada para mahasiwa.
Butet mengatakan, apa yang sedang dilakukan mahasiwa hari ini menggambarkan jika kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Baca Juga: Kantor DPW PSI Jogja Digeruduk Massa, Ade Armando Bakal Kena Sanksi Traktir Makan Kader Lagi?
Seseorang pemimpin, lanjut Butet, yang dipercaya membawa kesejahteraan demokrasi justru mencederai demokrasi itu sendiri.
"Saya dan berjuta rakyat Indonesia sejak Oktober lalu kena prank. Kami menjaga role model pemimpin yang bisa dibanggakan tiap zaman, tapi gagal. Kita berkumpul untuk duka demokrasi yang sama,” kata Butet.
Butet menegaskan, apa yang saat ini dilakukan oleh mahasiswa, merupakan bagian ikhtiar menyelamatkan bangsa dan negara.
“Ini ikhtiar untuk menyelamatkan bangsa dan negara, jangan sampai alat negara digunakan untuk mencederai demokrasi," tandasnya.
Berita Terkait
-
Tegas! Kaesang Persilakan Ade Armando Keluar dari PSI Buntut Ucapan Dinasti Politik DIY
-
Ade Armando Koar-koar soal Dinastik Politik DIY, Ganjar Pranowo: Kita Belajar Saja Saling Menghormati
-
Spanduk Kecaman Warga Jogja untuk Ade Armando Terbentang di Megaria
-
Jangan Salah Pengertian! Ini Bedanya Politik Dinasti dengan Kesultanan Yogyakarta
-
Gak Perlu Takut, Ini 4 Tips Mudah Menghadapi Seminar Proposal
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu