Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
Dalam sambutannya, Jokowi membandingkan angka pejabat atau penyelenggara negara di Indonesia yang terjerat kasus korupsi.
"Kita tahu di negara kita, periode 2004-2022 sudah banyak sekali, dan menurut saya, terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita, Indonesia. ini jangan ditepuk tangani," kata Jokowi.
Dia merinci dalam periode terdapat 344 pimpinan dan anggora DPR/DPRD yang dipenjara karena kasus korupsi. Kemudian 38 menteri, 24 gubernur, 162 bupati/wali kota, 31 hakim (termasuk hakim MK), dan 8 komisioner (KPU,KPPU, dan KY).
"Sekali lagi carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi," kata Jokowi.
Berdasarkan data yang dipaparkannya itu, Jokowi menegaskan sangat perlu untuk melakukan evaluasi.
"Artinya, ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju tadi disampaikan bapak Ketua KPK (Nawawi Pomolango), pendidikan, pencegahan, penindakan, iya. Tapi ini ada sesuatu yg harus dievaluasi total," kata Jokowi.
"Kembali lagi, apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyarta tidak. Karena korupsi semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negaera dan multiyuridiksi, serta menggunakan teknologi muktahir," sambungnya.
Baca Juga: Dear KPopers, KPK akan Lelang Album BTS dan Blackpink di Main Hall Istora Senayan
Karenanya, untuk menhadapinya, kata Jokowi, dibutuhkan upaya bersama yang lebih tersistem, masif untuk mencegah tindak pidana korupsi.
"Kita perlu perkuat sistem pencegahan, sistem perizinan, sistem pengawasan internal dan lain-lain," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Waduh! Gaya Kepemimpinan Jokowi Dicap Mirip Donald Trump, Cendekiawan Ini Ungkap Kesamaannya
-
Dear KPopers, KPK akan Lelang Album BTS dan Blackpink di Main Hall Istora Senayan
-
Anies Disebut Siap Bawa Novel Baswedan Cs Kembali ke KPK, Bisa Bikin Koruptor Ciut?
-
Antisipasi Kecurangan, KY Turunkan Tim Awasi Sidang Praperadilan Firli Bahuri dan Eddy Hiariej
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun