Suara.com - Terpilihnya Arsul Sani menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pertanyaan besar berbagai kalangan. Lolosnya Arsual Sani dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai hakim MK di DPR RI turut ditanggapi oleh Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas itu pun meragukan soal seleksi hakim MK di parlemen lantaran dianggap berbau politik transaksional.
Terlebih, menurutnya citra MK kini sedang merosot pasca putusan kontroversial Anwar Usman dkk yang disebut-sebut untuk memuluskan jalan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024.
"Sudah dibilang diragukan, diragukan proses seleksi, diragukan putusan, karena ada ruang transaksional yang potensial diserang. Sementara marwah MK sedang anjlok seanjlok-anjloknya dan ini tentu juga harus dijawab Arsul Sani sebaik mungkin," ujarnya kepada wartawan, Selasa (12/12/2023).
Selain tidak ada pesain yang kuat, Feri Amsari juga curiga proses seleksi Hakim MK di DPR yang meloloskan Arsul Sani hingga tahap terakhir karena sudah diskenariokan. Apalagi, diketahui Arsul Sani juga duduk di Komisi III DPR yang menyeleksi calon hakim MK.
"Kalau dilihat kan di masa Arsul Sani calon-calon lain terlalu jauh ya ketimbang Arsul Sani, jadi persaingannya tidak ketat, jangan-jangan pola dan persaingan itu udah dibuat direkayasa sedemikian rupa," bebernya.
"Kemudian gak ada pilihan lain yang kapasitasnya di atas Arsul Sani, padahal seharusnya ada mekanisme yang betul betul bisa menjamin hakim konstitusi yang terpilih," imbuhnya.
Feri Amsari turut mengungkit sosok Arsul Sani yang berasal dari PPP. Menurutnya, sangat sulit nantinya saat Arsul Sani menjadi hakim konstitusi karena punya latar belakangan sebagai politisi.
Tak hanya berasal dari partai politik, Arsul juga tercatat sebagai advokat yang memiliki kantor firma hukum.
"Saya melihat siapa pun yang berasal dari partai politik akan sulit menghindarkan diri dari pilihan-pilihan kebutuhan partainya atau negosiasi-negosiasi politik berkaitan dengan undang-undang, ataupun tugas-tugas dan wewenang hakim konstitusi. Jadi itu yang perlu dijawab Arsul Sani," tukas dia.
Diketahui, Arsul Sani terpilih sebagai hakim MK dari usulan DPR RI. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR, Selasa, 3 Oktober 2023 lalu.
Arsul mengaku belum mengundurkan diri sebagai kader PPP dan anggota DPR RI setelah disetujui sebagai hakim MK. Buntutnya, kini terpilihnya Arul Sani sebagai hakim konstitusi itu menuai sorotan dari berbagai kalangan di masyarakat.
Berita Terkait
-
Arsul Sani Dipilih Jadi Hakim MK di Komisinya Sendiri, Refly Harun: Mau Lawannya Profesor Juga Tetap Dia yang Menang
-
Tinggal Tunggu Pengakuan Internal, 'Kelakuan' Jokowi Disebut Bakal Terungkap Satu-persatu
-
Sidang Paripurna Revisi UU MK Ditunda, Pimpinan DPR: Hasil Kesepakatan Fraksi-fraksi
-
Mahfud MD Sebut Pemerintah Belum Sepakati RUU MK, Ternyata Ini Penyebabnya
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara