Suara.com - Terpilihnya Arsul Sani menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pertanyaan besar berbagai kalangan. Lolosnya Arsual Sani dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai hakim MK di DPR RI turut ditanggapi oleh Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas itu pun meragukan soal seleksi hakim MK di parlemen lantaran dianggap berbau politik transaksional.
Terlebih, menurutnya citra MK kini sedang merosot pasca putusan kontroversial Anwar Usman dkk yang disebut-sebut untuk memuluskan jalan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024.
"Sudah dibilang diragukan, diragukan proses seleksi, diragukan putusan, karena ada ruang transaksional yang potensial diserang. Sementara marwah MK sedang anjlok seanjlok-anjloknya dan ini tentu juga harus dijawab Arsul Sani sebaik mungkin," ujarnya kepada wartawan, Selasa (12/12/2023).
Selain tidak ada pesain yang kuat, Feri Amsari juga curiga proses seleksi Hakim MK di DPR yang meloloskan Arsul Sani hingga tahap terakhir karena sudah diskenariokan. Apalagi, diketahui Arsul Sani juga duduk di Komisi III DPR yang menyeleksi calon hakim MK.
"Kalau dilihat kan di masa Arsul Sani calon-calon lain terlalu jauh ya ketimbang Arsul Sani, jadi persaingannya tidak ketat, jangan-jangan pola dan persaingan itu udah dibuat direkayasa sedemikian rupa," bebernya.
"Kemudian gak ada pilihan lain yang kapasitasnya di atas Arsul Sani, padahal seharusnya ada mekanisme yang betul betul bisa menjamin hakim konstitusi yang terpilih," imbuhnya.
Feri Amsari turut mengungkit sosok Arsul Sani yang berasal dari PPP. Menurutnya, sangat sulit nantinya saat Arsul Sani menjadi hakim konstitusi karena punya latar belakangan sebagai politisi.
Tak hanya berasal dari partai politik, Arsul juga tercatat sebagai advokat yang memiliki kantor firma hukum.
"Saya melihat siapa pun yang berasal dari partai politik akan sulit menghindarkan diri dari pilihan-pilihan kebutuhan partainya atau negosiasi-negosiasi politik berkaitan dengan undang-undang, ataupun tugas-tugas dan wewenang hakim konstitusi. Jadi itu yang perlu dijawab Arsul Sani," tukas dia.
Diketahui, Arsul Sani terpilih sebagai hakim MK dari usulan DPR RI. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR, Selasa, 3 Oktober 2023 lalu.
Arsul mengaku belum mengundurkan diri sebagai kader PPP dan anggota DPR RI setelah disetujui sebagai hakim MK. Buntutnya, kini terpilihnya Arul Sani sebagai hakim konstitusi itu menuai sorotan dari berbagai kalangan di masyarakat.
Berita Terkait
-
Arsul Sani Dipilih Jadi Hakim MK di Komisinya Sendiri, Refly Harun: Mau Lawannya Profesor Juga Tetap Dia yang Menang
-
Tinggal Tunggu Pengakuan Internal, 'Kelakuan' Jokowi Disebut Bakal Terungkap Satu-persatu
-
Sidang Paripurna Revisi UU MK Ditunda, Pimpinan DPR: Hasil Kesepakatan Fraksi-fraksi
-
Mahfud MD Sebut Pemerintah Belum Sepakati RUU MK, Ternyata Ini Penyebabnya
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT