Suara.com - Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian Sosial meningkat berkat adanya praktik baik (best practice) atas pengelolaan kebijakan publik terhadap Permensos Nomor 7 tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Kategori Partisipasi.
Sebelumnya, Sharing Session Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik disajikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemensos Dr. Robben Rico, M.Si terkait capaian nilai IKK Kemensos Tahun 2023: UNGGUL.
Nilai IKK Kemensos kategori “Unggul” ditandai: 1. Komitmen Pimpinan; 2. Tim Solid antar unit kerja; 3. Melakukan verifikasi dokumen; 4.Melakukan koordinasidan konsultasi dengan LAN; 5. Pengumpulan Bukti Dukung.
Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Salahuddin Yahya, menilai bahwa
Keberhasilan Kemensos meraih predikat istimewa IKK tahun 2023 merupakan langkah maju yang diperoleh secara institusional.
“Itu artinya, mampu menterjemahkan arahan pimpinan dalam hal ini Ibu Menteri Sosial Tri Rismaharini. Di mana, yang kita angkat dari kebijakan implementasi Permensos Nomor 7 Tahun 2021, ” ujar Salahuddin
IKK Kemensos Unggul sebagai bagian implementasi Permensos Nomor 7 Tahun 2021 terkait ATENSI dapat mengambil semangat: Pertama, IKK bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja atau serangkaian kebijakan yang sangat membantu untuk menilai.
“Kedua, ada perbandingan antarkebijakan mana lebih efektif dari hasil yang diinginkan dan ketiga, bisa membantu dalam menentukan apakah suatu kebijakan lebih baik atau buruk seiring berjalan waktu,” katanya.
Pada Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang ATENSI yang merespon kebutuhan para pengelola Sentra dengan Penerima Manfaat (PM) untuk menemukan ruang-ruang upaya menyempurnakan Permensos tersebut.
Manfaat lain dari informasi IKK bisa membatu pengambil keputusan dan kebijakan untuk mengindentifikasi area-area mana wilayah keterbukan, sehingga masyarakat dapat melihat hasil evaluasi kebijakan dan memberikan kebijakan yang efektif serta membantu bisa lebih baik.
Baca Juga: Atraksi 100 Penari Disabilitas Sukses Pukau Delegasi ASEAN
“IKK mendorong kinerja lebih efektif dan manfaat monitoring serta inovasi guna perbaikan jadi dasar merancang inovasi dalam kebijakan yang sudah ada. IKK 2023 patut diapresiasi secara tim bukan personal berkat kekompakan serta semangat implementasi Permensos yang seluas-luasnya bagi peningkatan pelayanan terhadap PM, ” tandasnya.
Berita Terkait
-
Kemensos Hadirkan Operasi Katarak hingga Khitanan Massal dalam Rangkaian Peringatan HDI dan HKSN 2023
-
Mensos: Sejak 2021, Kemensos Tak Lagi Beri Bantuan dalam Bentuk Barang, Tapi Uang Tunai
-
Mensos Tinjau Korban Banjir di Aceh Tenggara dan Menyerahkan Bantuan
-
Kemensos Berikan Layanan Operasi Katarak bagi Ribuan PPKS Lansia di Jawa Timur
-
Utusan Khusus Presiden AS Apresiasi Mensos Sukses Gelar Forum Disabilitas ASEAN
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu