Suara.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta publik tidak mengaitkan insiden penganiayaan relawan oleh beberapa prajurit dengan netralitas TNI.
Dia menegaskan apapun situasinya TNI tetap netral selama tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
“Tidak ada sangkut-pautnya dengan yang lain (netralitas TNI, red.). Ini murni karena anggota saya masih muda, jadi meresponnya begitu. Tetapi, dilihat dari perkembangannya sekarang larinya ke mana-mana,” kata Maruli saat diwawancara salah satu TV nasional minggu ini sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD, Minggu (7/1/2024).
Dia melanjutkan TNI juga langsung merespon cepat insiden penganiayaan beberapa relawan oleh prajurit TNI AD itu.
Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta pun pada Selasa minggu ini (2/1) telah menetapkan enam prajurit Kompi B Batalyon Infanteri Raider 408/Suhbrastha sebagai tersangka. Enam prajurit yang menjadi tersangka, yaitu masing-masing berinisial Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M.
Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Kolonel Richard Harison pada minggu ini juga menjelaskan berkas perkara menyangkut enam prajurit itu pun diserahkan oleh Denpom IV/4 Surakarta kepada Oditurat Militer. Proses hukum itu, dia menegaskan berjalan independen dan transparan.
Terkait itu, Maruli pun meminta masyarakat untuk tak terburu-buru menarik kesimpulan. Dia juga meminta masyarakat melihat rangkaian peristiwa secara utuh.
“Rombongannya (korban, red.) sudah mutar delapan kali dan sudah berulang kali diingatkan (agar jangan menimbulkan kebisingan). Jadi ada aksi, ada reaksi. Tetapi, bukan liar kesimpulannya. Jangan disangkutkan ke mana-mana dan sebaiknya semua pihak saling evaluasi, bukan kami saja,” kata Maruli.
Dia melanjutkan komitmen TNI untuk tetap netral tidak berubah dan sikap demikian tetap terus dijaga.
Baca Juga: Komnas HAM Didesak Investiasi Kasus Kekerasan Terhadap Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali
“Dari mulai saya dilantik sudah saya sampaikan bahwa saya akan tegas terkait masalah netralitas. Saya sudah buktikan. Ada peristiwa, malamnya (oknum anggota) langsung ditahan beberapa hari sudah jadi tersangka,” kata Kepala Staf TNI AD.
Maruli pun meminta masyarakat tinggal mengikuti proses hukum yang berjalan, termasuk persidangan nanti.
“Tinggal tunggu sidang nanti, karena dia juga punya hak untuk membela diri. Jadi, jangan terus disudutkan ke kami (TNI AD), diarahkan lagi ke netralitas. Menurut saya itu berlebihan. Jadi, janganlah,” kata Maruli. (Sumber: Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Hastag Nazar Pemilu Jadi Tranding Topik Di X, Jubir Timnas Amin: Itu Ekspresi Masyarakat
-
Timnas AMIN Setuju Dengan Mahfud Md Soal Viral Satpol PP Garut Dukung Gibran: Bagaimana Menghukum Aktor Intelektualnya?
-
12 Nazar Pemilu Warganet Jika Anies - Cak Imin Menang Pilpres: Ada Beasiswa S1
-
Presiden Jokowi Diimbau Mantan Menterinya agar Pemilu 2024 Berlangsung Jurdil
-
Gegara Hal Ini Ganjar Nilai Jokowi Sudah Berpihak di Pilpres 2024
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera
-
28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?
-
Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan untuk Jaga Inflasi
-
MAKI Desak KPK Naikkan Status Dugaan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Agar Bisa Diblokir
-
Pelanggaran Disiplin ASN, Kementan: Penanganan Indah Megahwati Mengacu pada Peraturan yang Berlaku
-
Sesar Opak Picu Gempa M 4,5 di Bantul, BMKG Catat Puluhan Gempa Susulan
-
Sidang Paripurna, DPR Sepakat Polri Berada di Bawah Presiden
-
Sosok Arief 'Anak Kali' yang Menaruh Asa di Ciliwung Lewat Konten Ikan Sapu-Sapu
-
Ahok Respons Kasus Kerry Riza: Tidak Ada Oplosan, Tuduhan Korupsi Rp285 T Itungan Dari Mana?