Suara.com - Jusuf Kalla atau JK menanggapi data anggaran alutsista yang disebut rahasia saat debat capres ketiga, Minggu (7/1/2024) malam lalu. Menurut dia, tidak ada yang perlu dirahasiakan terkait data belanja alutsista tersebut.
"Bagian apa yang perlu dirahasiakan kalau hanya alutsista? Kan bicara alutsista kan? Apanya yang musti dirahasiakan. Rahasia itu hanya untuk menutupi sesuatu harga yang tidak wajar, selalu begitu," ujar Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).
JK menuturkan bahwa masyarakat setidaknya berhak mengetahui Indonesia memiliki beberapa tipe jenis pesawat.
"Bahwa kita punya sekian Sukhoi, punya sekian F16, semua orang tahu," kata JK.
Tak sampai di situ, JK juga menyinggung mengenai alutsista kerap dipamerkan saat momen perayaan HUT TNI setiap tahun.
"Tiap 5 Oktober kan dipamerkan kita punya alutsista semuanya. Tidak rahasia. Tidak ada disimpan di tempat nanti kita keluarkan," terang JK.
Selain itu, JK menyebut data alutsista boleh-boleh dirahasiakan jika Indonesia memiliki senjata rahasia yang begitu ampuh, contohnya senjata nuklir.
"Kita kan tidak punya nuklir yang harus dirahasiakan di mana tempatnya, terkecuali ada senjata-senjata rahasia yang hebat biasanya itu dirahasiakan," ujarnya.
Lebih lanjut, eks Ketua Umum Partai Golkar itu merasa rakyat harus mengetahui seberapa banyak anggaran yang digunakan untuk belanjar alutsista.
Baca Juga: Kata JK Soal Pose Salam Metal Ma'ruf Amin Bareng Megawati: Jokowi Juga Gitu
"Rakyat harus tahu berapa negara beli ini, berapa pajak mereka yang diberikan di kemanakan, rakyat mesti tahu, rahasia pertahanan ini yang kita beli kapal selam langsung dan baru pesan oh sudah tahu," beber JK.
"Mau tipenya ini, oh tipenya ini, kan tidak ada dalam republik ini rahasia apa yang harus disembunyikan, semua tahu," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan data pertahanan, termasuk alutsista tidak dapat dibuka seluruhnya. Ini dikarenakan menyangkut strategi besar negara.
Hal itu disampaikan Jokowi menyoal adanya calon presiden yang meminta data pertahanan dibuka secara transparan kepada publik dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) malam.
"Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, nggak bisa, ya," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
Jokowi menuturkan, banyak hal yang berkaitan dengan pertahanan memang harus dirahasiakan karena menyangkut keamanan negara.
Berita Terkait
-
Kata JK Soal Pose Salam Metal Ma'ruf Amin Bareng Megawati: Jokowi Juga Gitu
-
Keterlibatan Jusuf Kalla Bisa Dongkrak Suara AMIN di Pilpres
-
Anies Dilaporkan ke Bawaslu Usai Cecar Prabowo Soal Lahan 340 Ribu Hektare, Jusuf Kalla: Tanya Pak Jokowi!
-
Kesan JK Perdana Ikut Cak Imin Kampanye di Jatim: Tak Punya Banyak Alat Peraga, Tapi...
-
Khawatir Indonesia Dipimpin Presiden Pemarah, JK: Kalau Debat Bisa Ditonjok Kepala Negara Lain
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD