Suara.com - Jusuf Kalla atau JK menanggapi data anggaran alutsista yang disebut rahasia saat debat capres ketiga, Minggu (7/1/2024) malam lalu. Menurut dia, tidak ada yang perlu dirahasiakan terkait data belanja alutsista tersebut.
"Bagian apa yang perlu dirahasiakan kalau hanya alutsista? Kan bicara alutsista kan? Apanya yang musti dirahasiakan. Rahasia itu hanya untuk menutupi sesuatu harga yang tidak wajar, selalu begitu," ujar Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).
JK menuturkan bahwa masyarakat setidaknya berhak mengetahui Indonesia memiliki beberapa tipe jenis pesawat.
"Bahwa kita punya sekian Sukhoi, punya sekian F16, semua orang tahu," kata JK.
Tak sampai di situ, JK juga menyinggung mengenai alutsista kerap dipamerkan saat momen perayaan HUT TNI setiap tahun.
"Tiap 5 Oktober kan dipamerkan kita punya alutsista semuanya. Tidak rahasia. Tidak ada disimpan di tempat nanti kita keluarkan," terang JK.
Selain itu, JK menyebut data alutsista boleh-boleh dirahasiakan jika Indonesia memiliki senjata rahasia yang begitu ampuh, contohnya senjata nuklir.
"Kita kan tidak punya nuklir yang harus dirahasiakan di mana tempatnya, terkecuali ada senjata-senjata rahasia yang hebat biasanya itu dirahasiakan," ujarnya.
Lebih lanjut, eks Ketua Umum Partai Golkar itu merasa rakyat harus mengetahui seberapa banyak anggaran yang digunakan untuk belanjar alutsista.
Baca Juga: Kata JK Soal Pose Salam Metal Ma'ruf Amin Bareng Megawati: Jokowi Juga Gitu
"Rakyat harus tahu berapa negara beli ini, berapa pajak mereka yang diberikan di kemanakan, rakyat mesti tahu, rahasia pertahanan ini yang kita beli kapal selam langsung dan baru pesan oh sudah tahu," beber JK.
"Mau tipenya ini, oh tipenya ini, kan tidak ada dalam republik ini rahasia apa yang harus disembunyikan, semua tahu," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan data pertahanan, termasuk alutsista tidak dapat dibuka seluruhnya. Ini dikarenakan menyangkut strategi besar negara.
Hal itu disampaikan Jokowi menyoal adanya calon presiden yang meminta data pertahanan dibuka secara transparan kepada publik dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) malam.
"Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, nggak bisa, ya," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
Jokowi menuturkan, banyak hal yang berkaitan dengan pertahanan memang harus dirahasiakan karena menyangkut keamanan negara.
Berita Terkait
-
Kata JK Soal Pose Salam Metal Ma'ruf Amin Bareng Megawati: Jokowi Juga Gitu
-
Keterlibatan Jusuf Kalla Bisa Dongkrak Suara AMIN di Pilpres
-
Anies Dilaporkan ke Bawaslu Usai Cecar Prabowo Soal Lahan 340 Ribu Hektare, Jusuf Kalla: Tanya Pak Jokowi!
-
Kesan JK Perdana Ikut Cak Imin Kampanye di Jatim: Tak Punya Banyak Alat Peraga, Tapi...
-
Khawatir Indonesia Dipimpin Presiden Pemarah, JK: Kalau Debat Bisa Ditonjok Kepala Negara Lain
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang