Suara.com - Marak aksi para mahasiswa yang menyebarkan selebaran atau pamflet yang berisi tentang penolakan politik dinasti dan pelanggar HAM.
Sekretaris Jenderal Rumah Kebangsaan Jawa Timur dan juga Ketua DPD IMM Jatim, Firdaus Suudi menilai yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa tersebut merupakan kampanye hitam dan dapat merusak kualitas demokrasi di Indonesia.
Firdaus Suudi menyebut, selaras dengan komitmen nilai kebangsaan, sebagai mahasiswa intelektual harus melawan semua praktik kampanye hitam dan provokasi. Sebab, kampanye hitam dan provokasi akan merusak hakikat demokrasi.
"Sebagai mahasiswa yang kritis, kami aktivis rumah kebangsaan bersepakat tolak sekaligus melawan semua bentuk narasi kampanye hitam yang menggaggu stabilitas politik nasional, karena kami yakin perbuatan tersebut akan memancing polarisasi di akar rumput, memecah belah, saling mengadu dan menyesatkan satu dengan yang lain," katanya, dalam jeterangan tertulisnya, Jumat (12/1/2024).
Firdaus menilai, seharusnya para mahasiswa sebagai peneris bangsa seharusnya menggaungkan demokrasi berjalan dengan aman, damai, jujur, sehingga melahirkan pemimpin yang bisa membawa indonesia ke jalan yang lebih baik.
"Maka dengan ini sekali lagi kami tegaskan black campaign inilah yang harus diamputasi karena sudah pasti disusupi dengan narasi provokatif yang menyasar titik emosional pemilih," katanya.
Aktivis Mahasiswa Rumah Kebangsaan menyampaikan pernyataan sikap berikut untuk Indonesia yang aman dan damai.
Pertama, mengecam aksi sekelompok mahasiswa yang menyebarkan berita dan narasi hoaks yang masuk kategori kampanye hitam.
Kedua, mendesak Bawaslu agar menyikapi aksi tersebut dengan melakukan langkah-langkah hukum berdasarkan Undang-Undang Pemilu.
Ketiga, mengimbau kepada seluruh komponen mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk tidak menghasut masyarakat dengan bentuk-bentuk kampanye yang dapat mengganggu jalannya demokrasi yang bermartabat.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia membagikan selebaran dan koran Actung berisi tentang penolakan politik dinasti dan menuntut penangkapan terhadap terduga pelanggar HAM.
Di Jakarta, para mahasiswa yang ikut melakukan penyebaran selebaran diantaranya Universitas Prof Dr Moestopo Beragama, dan UIN Jakarta. Mereka menyebar pamflet di depan Kampus masing-masing.
Berita Terkait
-
Soal Aksi Mahasiswa Sebar Selebaran Penolakan Politik, Rocky Gerung: Akan Jadi Gerakan Besar Pasca-Reformasi
-
Niat Lapor Bareskrim karena Dicap Sebar Fitnah Prabowo, TKN Ungkap Kemunculan Koran Achtung
-
Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang di Desa Menoreh
-
Selain Mudah, Kenapa Bayar Uang Kuliah Melalui BRImo Jadi Pilihan Utama?
-
Sejumlah Mahasiswa Mustopo Beragama Bagikan Selebaran Tolak Politik Dinasti
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji