Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintah bermuatan politik. Dia menegaskan, bansos terus disalurkan karena masih terdapat masyarakat yang terdampak.
Hal itu disampaikannya di Airlangga saat menyalurkan bantuan pangan El Nino di Desa Batu Cermin, Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (15/1/2024).
"Bantuan pangan sudah dilakukan sejak Covid-19 2020. Jadi bukan ujug-ujug malah kemarin dihentikan pasca Covid-19, tetap kami melihat di lapangan masyarakat masih banyak membutuhkan," ujar Airlangga.
Baca Juga:
Strategi Minta Balas Budi Tidak Tepat, Pengamat: Kan Sudah Dapat Wagub DKI
Jawaban Tegas Eca Aura Ditanya Soal Alam Ganjar Dekat dengan Fuji: Ngapain Sih
Disebutnya bansos kembali dilanjutkan sejak September 2023 lalu karena melihat kondisi masyarakat di lapangan.
"Kita liat kondisi pertanian terganggu, termasuk di Manggarai. Di sini yang Manggarai Baarat sini yang merupakan lumbung beras di NTT. Namun tadi disampaikan Pak Bupati dengan adanya renovasi waduk, memang tentu pada saat renovasi aliran untuk sementara distop. Namanya juga lagi direnovasi," ujarnya.
Dia pun menilai, pihak yang menyebut pembagian bansos politik, lupa akan peristiwa wabah Covid-19.
Baca Juga: Jadwal Kampanye ke-49, Ganjar Pranowo ke Jawa Tengah, Mahfud MD Menyeberang ke Sumut
"Ya, dia lupa, dia pernah covid di republik ini dan di seluruh dunia," ujarnya.
Diminta Jangan Dipolitisasi
Sebagaimana diketahui, calon presiden Ganjar Pranowo pernah meminta agar bansos tidak dipolitisasi menjelang Pemilu 2024. Ganjar menyebut hal ini dikarenakan bansos merupakan hak dari masyarakat.
"(Bansos) jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat, begitu, ya," kata Ganjar usai kunjungan ke Pasar Kebon Agung, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Ganjar menuturkan, pada tahun politik seperti sekarang ini bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik, di mana banyak klaim bermunculan pada masa kampanye.
"Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik, ya," katanya.
Berita Terkait
-
Tarik Suara Anak-anak Muda, Ganjar Iming-imingin Ini ke Kalangan Milenial hingga Gen Z
-
Menko Perekonomian Airlangga Ungkit Angka 2 dan 4 Saat Bagikan Beras di Manggarai Barat
-
Eca Aura Makin Lengket Dengan Ibu Alam Ganjar: Main Pijit-pijitan Dengan Siti Atikoh
-
Bela Ganjar, Mahfud MD: Wadas itu Tak Ada Pelanggaran HAM!
-
Hari Ke-49 Kampanye Pilpres 2024, Ganjar Safari Ke Purbalingga-Banjarnegara Dan Menginap Di Rumah Warga
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Apa Kabar Janji 50 Juta Per RT di Malang ?
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Gugatan Pernyataan Fadli Zon Soal Mei 98: KontraS Kecewa Hakim PTUN Semuanya Laki-Laki!
-
Di Hadapan Mahasiswa Unpad, Pramono Anung Tegaskan Pemimpin Tak Boleh Tersulut Emosi
-
Sule Kena Tilang Saat Bawa Double Cabin, Dishub DKI: Sudah Sesuai Prosedur
-
Gibran Disebut Cawapres Prabowo Lagi di 2029, PSI: Pernyataan Jokowi Powerfull
-
Tangis Nanik Deyang Minta Maaf soal Kasus Keracunan MBG Tuai Pro Kontra
-
PBNU Desak Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Pemeriksaan Masih Intensif
-
Apa Itu Cassandra Paradox? Bikin Rocky Gerung Walkout dari Talkshow dengan Relawan Jokowi
-
Isyana Bagoes Oka Dikabarkan Jadi Wakil Ketua Umum PSI, Kaesang Siap Umumkan
-
SMAN 62 Pastikan Farhan Masih Berstatus Siswa Aktif Meski Ditahan Polisi
-
Kementerian BUMN Bakal Tinggal Kenangan, Ingat Lagi Sejarahnya Sebelum Dihapus