Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintah bermuatan politik. Dia menegaskan, bansos terus disalurkan karena masih terdapat masyarakat yang terdampak.
Hal itu disampaikannya di Airlangga saat menyalurkan bantuan pangan El Nino di Desa Batu Cermin, Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (15/1/2024).
"Bantuan pangan sudah dilakukan sejak Covid-19 2020. Jadi bukan ujug-ujug malah kemarin dihentikan pasca Covid-19, tetap kami melihat di lapangan masyarakat masih banyak membutuhkan," ujar Airlangga.
Baca Juga:
Strategi Minta Balas Budi Tidak Tepat, Pengamat: Kan Sudah Dapat Wagub DKI
Jawaban Tegas Eca Aura Ditanya Soal Alam Ganjar Dekat dengan Fuji: Ngapain Sih
Disebutnya bansos kembali dilanjutkan sejak September 2023 lalu karena melihat kondisi masyarakat di lapangan.
"Kita liat kondisi pertanian terganggu, termasuk di Manggarai. Di sini yang Manggarai Baarat sini yang merupakan lumbung beras di NTT. Namun tadi disampaikan Pak Bupati dengan adanya renovasi waduk, memang tentu pada saat renovasi aliran untuk sementara distop. Namanya juga lagi direnovasi," ujarnya.
Dia pun menilai, pihak yang menyebut pembagian bansos politik, lupa akan peristiwa wabah Covid-19.
Baca Juga: Jadwal Kampanye ke-49, Ganjar Pranowo ke Jawa Tengah, Mahfud MD Menyeberang ke Sumut
"Ya, dia lupa, dia pernah covid di republik ini dan di seluruh dunia," ujarnya.
Diminta Jangan Dipolitisasi
Sebagaimana diketahui, calon presiden Ganjar Pranowo pernah meminta agar bansos tidak dipolitisasi menjelang Pemilu 2024. Ganjar menyebut hal ini dikarenakan bansos merupakan hak dari masyarakat.
"(Bansos) jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat, begitu, ya," kata Ganjar usai kunjungan ke Pasar Kebon Agung, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Ganjar menuturkan, pada tahun politik seperti sekarang ini bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik, di mana banyak klaim bermunculan pada masa kampanye.
"Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik, ya," katanya.
Berita Terkait
-
Tarik Suara Anak-anak Muda, Ganjar Iming-imingin Ini ke Kalangan Milenial hingga Gen Z
-
Menko Perekonomian Airlangga Ungkit Angka 2 dan 4 Saat Bagikan Beras di Manggarai Barat
-
Eca Aura Makin Lengket Dengan Ibu Alam Ganjar: Main Pijit-pijitan Dengan Siti Atikoh
-
Bela Ganjar, Mahfud MD: Wadas itu Tak Ada Pelanggaran HAM!
-
Hari Ke-49 Kampanye Pilpres 2024, Ganjar Safari Ke Purbalingga-Banjarnegara Dan Menginap Di Rumah Warga
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana