Suara.com - Ditengah isu pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia berterima kasih bahwa empat tahun lalu diberi kepercayaan untuk membantu Jokowi.
"Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai menko polhukam dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai menko polhukam dan saya membantunya," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Selasa (23/1/2024) malam.
Namun saat ini, ia sudah memiliki komitmen bersama Ganjar Pranowo untuk maju sebagai Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Menurutnya, saat ini Ganjarlah yang menjadi sosok pemimpin yang pro terhadap kepentingan rakyat.
"Sekarang pun Saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat," kata Mahfud.
Oleh sebab itu, sejak awal menerima pinangan Ganjar, ia sudah berkomitmen untuk mundur sebagai Menteri. Pegunduran diri itu akan dia lakukan secara baik-baik sebagai bentuk komitmen terhadap Ganjar.
"Tolong dengarkan baik-baik semuanya apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik Sore ini adalah kesepakatan saya dengan pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Tidak ada pertentangan antara Saya dengan Pak Ganjar," katanya.
Namun, hal itu belum dilakukan oleh Mahfud lantaran ada beberapa pertimbangan. Diantaranya soal aturan yang berlaku bahwa merangkap jabatan tidak melanggar hukum.
"Nah jadi saya sudah memberi isyarat itu, tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang, karena begini: satu menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, pejabat-pejabat pusatlah, tapi menjelang pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa Walikota pun tidak harus mundur gitu kan, padahal itu aturan lama. Tapi tidak apa-apa," jelasnya.
Selain itu, Mahfud juga ingin memberi contoh bahwa dirinya meskipun merangkap jabatan namun tidak menggunakan kedudukannya untuk memanfaatkan fasilitas negara.
Baca Juga: Eks Mendag Jokowi dan SBY Ini Justru Bela Gibran Soal Tesla Pakai Nikel, Kini Skakmat Tom Lembong
"Ini sudah 3 bulan saya lakukan, Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," jelasnya.
Berita Terkait
-
Respons Jokowi Soal Video Pose Dua Jari Dari Mobil Kepresidenan, Begini Katanya
-
Kiky Saputri Colek Jokowi dan Nadiem Makarim Usai Dengar Curahan Hati Istri Guru Honorer Soal Gaji Suami
-
Alasan Presiden Jokowi Harus Netral saat Pilpres, Boleh Memihak atau Tidak?
-
Mahfud MD Minta Pejabat Daerah yang Dekat Dengannya Tidak Menjemput saat Ia Berkunjung: Kasihan Nanti Dipecat
-
Presiden Jokowi Ungkap Perbaikan Jalan Solo-Purwodadi Tak Pernah Beres, Sindir Gubernur Jateng Sebelumnya?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan