Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto merasa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu adalah sebuah kekeliruan.
Menurutnya, presiden sebagai penyelenggara pemerintahan harus bersikap netral, serupa dengan pegawai pemerintahan dan aparat penegak hukum.
"Saya kira kita harus katakan itu sangat miss leading yang luar biasa. Sekali lagi kita semua sepakat bahwa penyelenggara negara itu harus netral," kata Sugeng di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (24/1/2024) malam.
"Aparatur negara atau ASN juga netral, presiden harus netral, gubernur harus netral bahkan kepala desa harus netral," lanjutnya.
Sugeng lalu mempertanyakan komitmen Jokowi mengenai presiden atau menteri boleh berkampanye tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara.
Ia merasa heran, untuk mengukur atau menghitung sejauh mana presiden dan menteri memakai fasilitas negara sewaktu berkampanye.
Baca Juga: Video Jokowi Jalan Kaki Gegara Ban Bocor Ternyata Hoaks, Begini Kata Pihak Istana
"Lantas kalau dikatakan yang penting tidak menggunakan fasilitas negara, gimana mengukur seorang presiden tidak pakai fasilitas negara? Atau sebaliknya atau dibalik, bahwa hari hari ini presiden melakukan kunjungan ke Jawa Tengah akhir-akhir ini. Itu luar biasa selayaknya kampanye," ucap Sugeng.
Meski begitu, Sugeng sendiri tetap berharap presiden mau bersikap netral dan menjalankan etika moral dalam politik.
Ucapan Jokowi
Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.
"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya lagi.
Berita Terkait
-
Video Jokowi Jalan Kaki Gegara Ban Bocor Ternyata Hoaks, Begini Kata Pihak Istana
-
Gibran Diremehkan, Gus Kautsar Cerita Dulu Jokowi Alami Hal Sama: Kurus, Mesam Mesem
-
TKN Bela Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye Dan Berpihak: Undang-undang Jauh Di Atas Etika
-
Presiden Jokowi Dinilai Tak Langgar Hukum dan Etika Terkait Pernyataan Keberpihakan dan Kampanye Pemilu
Terpopuler
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
- 7 HP Flagship Terkencang Versi AnTuTu Februari 2026, Jagoannya Gamer dan Multitasker
- Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Naik, tapi Jogja Tidak? Ini Penjelasannya
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
Diversifikasi Kearifan Lokal Desa Citengah dalam Pengembangan Desain Batik
-
Bisakah Sea Farming Berbasis Adat Menyelamatkan Ekonomi Nelayan Pesisir?
-
Indonesia Hadapi Tiga Krisis Lingkungan: Apa Dampaknya dan Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Cerita Rocky Gerung Bantu Prabowo 'Serang Balik' Jokowi lewat Buku Francis Fukuyama
-
PDIP Soroti Prajurit TNI di Bawah Kendali BOP: Beresiko Tinggi Secara Politik Maupun Militer
-
Bamsoet Kenalkan Buku Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung, Ungkap Sikap Ekonomi-Politik
-
Gerindra Imbau Para Pengusaha dan Taipan Bertaubat: Umur Gak Ada yang Tahu
-
Bukan Sekadar Hujan Biasa! Ini Alasan Ilmiah BMKG Prediksi Curah Hujan Ekstrem Pekan Depan
-
Dialog dengan Wakil Presiden RI dan Kementerian Pariwisata, InJourney Paparkan Usulan Strategis
-
Bamsoet Sebut Prabowo Ogah Punya Lawan, Singgung Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto