Suara.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mempertanyakan etika Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan seorang presiden boleh melakukan kampanye di Pemilu 2024.
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Cyril Raoul Hakim atau akrab disapa Chico, mengatakan, jika Jokowi berkampanye dalam Pilpres maka nuansa nepotisme semakin kental. Pasalnya ada sang putra yakni Gibran Rakabuming Raka yang ikut berkontestasi.
"Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain tentunya akan semakin kental apalagi presiden mengampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ, ada putra kandungnya (Gibran)," kata Chico kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Ia menyampaikan, secara Undang-Undang memang diperbolehkan seorang presiden berkampanye dan memihak dalam Pemilu. Namun, kembali lagi ia menyinggung persoalan etika yang harus dijaga.
"Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak kepada salah satu paslon saya rasa memang secara undang-undang diperbolehkan presiden pun bisa memberikan contoh apabila dia seorang incumbent dan juga dia mencalonkan diri kembali artinya dia mengkampanyekan diri dia sendiri artinya apa yang disampaikan pak Jokowi tidak salah secara UU," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Bilang Presiden-Menteri Boleh Berkampanye, Timnas AMIN: Biar Masyarakat Jatuhkan Vonis Di TPS
Pernyataan Jokowi
Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
Berita Terkait
-
Jokowi Bilang Presiden-Menteri Boleh Berkampanye, Timnas AMIN: Biar Masyarakat Jatuhkan Vonis Di TPS
-
Mahfud MD Berterima Kasih Kepada Jokowi Karena Pernah Diangkat jadi Menteri: Saya Percaya Dia Punya Niat Baik
-
Warga Nahdliyin Manut Arahan PBNU Dukung Prabowo, Kubu AMIN: Itu Keliru Besar!
-
Tampil Bareng Prabowo, Jokowi Tegaskan Presiden Boleh Kampanye Dan Memihak
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?