Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan situasi rapat Kabinet Indonesia Maju setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye.
Hal itu disampaikan Hasto berdasarkan cerita Menteri Sosial Tri Rismaharini yang juga merupakan kader PDIP.
“Bahkan Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan,” kata Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
“Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” tambah dia.
Pada kesempatan yang sama, Hasto juga mengungkit program bantuan sosial (bansos) Jokowi yang tidak melibatkan Mensos Risma.
Menurut Hasto, hal ini berpotensi menjadi politisasi bansos. Padahal, bansos bukan hanya kebijakan Jokowi selaku presiden, tetapi juga kebijakan yang dibangun oleh legislatif.
“Inilah yang menjadi kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan bersama-sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif sehingga bansos bukan kebijakan presiden,” ujar Hasto.
Untuk itu, Hasto menjelaskan seharusnya pembagian bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Jika tidak, dia menyebut pembagian bansos bisa terkesan politis.
“Beliau (Risma) tidak mau data-data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu lalu Ibu Risma tidak diajak?” ujar Hasto.
“Termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat,” lanjut dia.
Jokowi Tak Ajak Risma
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut Presiden Jokowi saat membagikan bansos.
Menurut dia, kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.
"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
Ari membantah kabar bahwa Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP.
Berita Terkait
-
Bilang Nasib Jokowi Dapat Ditentukan Jika Ganjar-Mahfud Jadi Presiden, Guntur Dianggap Mengejek dan Terlalu Merendahkan
-
Berdalih Bukan Kampanye, Raffi dan Deddy Corbuzier Hadir di Graha Akmil Lantaran Undangan Jokowi
-
Tom Lembong Sebut Pemerintah Jokowi Penakut di Kancah Internasional
-
Pertanyakan Bansos Jokowi Tak Libatkan Mensos Risma, Hasto PDIP Ungkit Bulog Berstiker Prabowo-Gibran
-
Buntut Komentari Presiden Ikut Kampanye, Tom Lembong Dilaporkan ke Bawaslu
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
-
Bahlil Lahadalia Jamu Cak Imin dan Zulhas Hingga Dasco di Kediamannya, Bahas Apa?
-
Tak Bisa Beli Roti Gegara Cuma Punya Uang Tunai: Kenapa Toko Lebih Suka Cashless?
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra