Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan situasi rapat Kabinet Indonesia Maju setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye.
Hal itu disampaikan Hasto berdasarkan cerita Menteri Sosial Tri Rismaharini yang juga merupakan kader PDIP.
“Bahkan Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan,” kata Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
“Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” tambah dia.
Pada kesempatan yang sama, Hasto juga mengungkit program bantuan sosial (bansos) Jokowi yang tidak melibatkan Mensos Risma.
Menurut Hasto, hal ini berpotensi menjadi politisasi bansos. Padahal, bansos bukan hanya kebijakan Jokowi selaku presiden, tetapi juga kebijakan yang dibangun oleh legislatif.
“Inilah yang menjadi kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan bersama-sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif sehingga bansos bukan kebijakan presiden,” ujar Hasto.
Untuk itu, Hasto menjelaskan seharusnya pembagian bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Jika tidak, dia menyebut pembagian bansos bisa terkesan politis.
“Beliau (Risma) tidak mau data-data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu lalu Ibu Risma tidak diajak?” ujar Hasto.
“Termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat,” lanjut dia.
Jokowi Tak Ajak Risma
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut Presiden Jokowi saat membagikan bansos.
Menurut dia, kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.
"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
Ari membantah kabar bahwa Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP.
"Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian," ucap Ari.
Berita Terkait
-
Bilang Nasib Jokowi Dapat Ditentukan Jika Ganjar-Mahfud Jadi Presiden, Guntur Dianggap Mengejek dan Terlalu Merendahkan
-
Berdalih Bukan Kampanye, Raffi dan Deddy Corbuzier Hadir di Graha Akmil Lantaran Undangan Jokowi
-
Tom Lembong Sebut Pemerintah Jokowi Penakut di Kancah Internasional
-
Pertanyakan Bansos Jokowi Tak Libatkan Mensos Risma, Hasto PDIP Ungkit Bulog Berstiker Prabowo-Gibran
-
Buntut Komentari Presiden Ikut Kampanye, Tom Lembong Dilaporkan ke Bawaslu
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa