Soroti Keberpihakan Presiden, UII Dorong Para Menteri hingga Kepala Daerah yang Terlibat Pemilu 2024 Mengundurkan Diri

Suara.com - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid mendorong para calon presiden, calon wakil presiden, para menteri hingga kepala daerah untuk mundur dari jabatannya sekarang. Hal itu guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi meluas dalam Pemilu 2024 kali ini.

Dorongan itu disampaikan langsung oleh Fathul dalam salah satu poin pernyataan sikap sivitas akademika UII. Menurutnya netralitas pihak-pihak itu penting untuk terus dijaga.

"Seruan kami sangat jelas, kami mengimbau semua pejabat negara yang menggunakan yang mempunyai akses kepada sumber daya negara untuk mengundurkan diri," ujar Fathul ditemui di Kampus UII, Kamis (1/2/2024).

"Karena itu akan menjamin netralitas dan menjamin bahwa tidak ada penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis golongan tertentu," imbuhnya.

Mundurnya para capres-cawapres hingga menteri aktif yang terlibat dalam Pemilu ini guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara. Selain itu, Fathul turut meminta Presiden RI Jokowi sebagai kepala negara dapat menjaga netralitasnya.

"Presiden kita minta untuk menjadi contoh yang baik untuk semuanya," tegasnya.

Terkait hingga saat ini Presiden Jokowi yang disinyalir justru semakin terlihat menunjukkan keberpihakanannya pada salah satu paslon dalam Pilpres 2024, Fathul menilai masyarakat sudah semakin cerdas. 

"Rakyat semakin cerdas dan saya yakin rakyat akhirnya punya preferensi mana yang harus dipilih untuk menjamin bahwa Indonesia di masa yang akan datang menjadi bangsa yang lebih adil, sejahtera dan bermartabat," tuturnya.

Ia menilai secara etika sudah seharusnya Presiden harus bisa mengayomi seluruh warganya dengan tetap menjaga netralitas. Bukan justru memihak atau bahkan menggunakan kekuasaannya untuk satu paslon tertentu.

Baca Juga: Mahfud Mundur dari Menko, PDIP Malah Ragu Tarik Menterinya dari Kabinet, Begini Kata Hasto

"Sisi etika sangat jelas bahwa presiden berdiri di seluruh anak Indonesia tidak boleh memihak, harus menjaga netralitas dan yang lebih penting lagi menjadi contoh semua aparatur negara," tegasnya.