Suara.com - Alumni Universitas Kristen Indonesia (UKI) menentukan sikap atas kondisi yang terjadi menjelang Pilpres 2024.
Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (IKA Fisipol) UKI, Marlen Sitompul menegaskan, pihaknya tidak akan memihak terhadap pasangan capres-cawapres pelanggar konstitusi.
Baca Juga:
Momen Rocky Gerung Lempar Jaket AMIN: Saya Sudah Ketemu Anies 300 Kali
Berbeda Kubu dengan Anang Hermansyah di Debat Capres Terakhir, Sikap Aurel Dipuji
Marlen Sitompul menegaskan, pihaknya juga tidak akan mendukung bagi capres maupun cawapres yang memiliki masalah dalam rekam jejaknya.
“Tidak ada toleransi bagi capres dan cawapres yang melanggar etika dan konstitusi hanya untuk melanggengkan kekuasaan,” kata Marlen, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/2/2024).
Marlen menganggap, majunya Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, sarat akan kepentingan dan pelanggaran etika.
Baca Juga: Anies soal Isu Bubarkan BUMN dan Diganti Koperasi: Fitnah yang Tak Masuk Akal
"Paman Gibran Anwar Usman sebagai mantan Ketua MK dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga dinyatakan melanggar etika terkait pencalonan Gibran sebagai Cawapres. Lantas apa yang diharapkan dari seorang pemimpin yang secara jelas pencalonannya melanggar etika," tuturnya.
Marlen menilai, Gibran merupakan buah dari demokrasi yang dipaksakan. Dia juga merupakan representasi dari dinasti politik yang dirancang oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Gibran lolos sebagai cawapres dengan cara tidak terhormat. Bagaimana konstitusi kita diperkosa hanya untuk kepentingan putra Jokowi tersebut," ucapnya.
Selain itu, Marlen juga menyoroti keberpihakan Jokowi kepada Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal tersebut sangat tidak etis.
Terlebih, cara curang untuk memenangkan Prabowo-Gibran dilakukan secara terang-terangan.
"Seperti kita lihat Presiden Jokowi dengan ugal-ugalan membagikan Bansos di sejumlah daerah, tujuannya apa kalau bukan untuk mendongkrak keterpilihan Prabowo-Gibran. Presiden Jokowi dengan tidak ada rasa malu menggunakan APBN untuk memenangkan putranya," tegasnya.
Berita Terkait
-
Ucap Maaf dan Terima Kasih di Debat Terakhir Bawa Prabowo Jadi Raja Tiktok
-
Mengenal Nasi Kuning Manado yang Disantap Anies Saat Kampanye Akbar di Sulut
-
Curigai Potensi Penyimpangan di Pemilu 2024, UKI Ikut Bersuara: Hentikan Segala Bentuk Intervensi!
-
Relawan Bobby Nasution Yakin Prabowo-Gibran Menang Mutlak di Kepulauan Nias
-
Mahasiswa Bakal Gelar Aksi di Kampus Trisakti, Ada 4 Tuntutan dan 10 Isu Salah Satunya Pemakzulan Jokowi
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
KPK Bawa Bupati Cilacap dan Sekda ke Jakarta Usai OTT, 13 Orang Diperiksa Intensif
-
Pesawat Tanker AS Jatuh di Irak, Amerika Sebut Kecelakaan tapi Iran Klaim Ditembak Rudal
-
Kebakaran Hebat di Tambora Jakbar, 25 Rumah Hangus dan 206 Warga Terpaksa Mengungsi
-
Andrie Yunus Disiram Air Keras, Menko Yusril: Pola Serangan Terencana dan Terorganisir
-
Serangan Brutal AS-Israel Sengaja Targetkan Anak-anak, Kemenkes Iran Rilis Data Mengerikan
-
Pakar UGM Kritik Serangan AS ke Iran: Ada Standar Ganda Soal Nuklir Israel
-
Solidaritas Tanpa Batas: Warga Iran Tetap Bela Palestina di Tengah Gempuran Rudal AS-Israel
-
GMNI Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Prabowo dan Kapolri Bertindak
-
TMP Bakal Dikelola Kemenhan, Gus Ipul Sebut Kemensos Tak Punya Kapasitas Cukup
-
Isu Sanksi AS Usai Indonesia Borong Rudal BrahMos Rp 5,9 Triliun, Pakar Buka Suara