Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mantap berada di kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini rela melepaskan jabatannya dari Komisaris Utama PT Pertamina.
Sebuah video Ahok menyampaikan dukungannya terhadap Ganjar viral di media sosial Twitter pada Senin (5/2/2024). Pada momen tersebut, ia nampak berbicara di hadapan pendukungnya para Ahokers.
"Kalau Ahokers mau dengarkan saya mendukung Presiden Pak Ganjar untuk terpilih," katanya dalam video yang diunggah akun @ch_chotimah2.
Ahok mengatakan jika tidak berada dalam kebenaran, keadilan dan kejujuran serta prikemanusiaan, dirinya tidak layak disebut Ahokers.
"Jadi siapapun saudara di sini kenapa jadi Ahokers karena kita berdiri memperjuangkan apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, apa itu kemanusiaan. Ini dasar kita," ungkapnya.
Menurut Ahok, pesan-pesan tersebut selalu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selama ini.
"Itu yang selalu ibu mega sampaikan pada saya. Mohon maaf kalau partai beda," tutur dia.
Ahok juga menceritakan anggapan orang yang menilainya sebagai sosok yang bodoh karena mengikuti Megawati.
"Orang bilang saya ini goblok ikut ibu megawati, ngapain ikut nenek-nenek katanya. Kalau mau ikut ya ikut pemenang dong, presiden dong, berkuasa toh," ucapnya.
Untuk itu, bagi Ahok jika tidak berada di barisan yang membela kebenaran hingga prikemanusiaan tidak pantas disebut sebagai Ahokers.
"Makanya bagi saya sama seperti Ahokers, saya pun bernama Ahok kalau tidak berdiri di atas kebenaran keadilan dan kejujuran dan prikemanusiaan tidak patut disebut Ahokers," tegas dia.
Lebih lanjut, Ahok juga menyinggug soal bantuan sosial (bansos) pemerintah yang dibagikan kepada masyarakat. Ia menyebut hal itu bukanlah bentuk keadilan sosial.
"Bagi saya hidup ini mau jadi kaya raya tapi membiarkan rakyat hanya mendapat bantuan sosial bukan keadilan sosial," sebutnya.
Ahok mengungkapkan jika Indonesia dibentuk para proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial.
"Negara ini didirikan dengan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia bukan mewujudkan bantuan sosial," terangnya.
Berita Terkait
-
Curhat Bikin Nasgor Spesial buat Prabowo, Megawati Ungkap Pentingnya Perempuan jadi Penyeimbang
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Kejagung Sita Aset Eks Bos Sritex Iwan Setiawan Rp510 M, Termasuk 94 Bidang Tanah Milik Megawati
-
Kena Getahnya, Megawati Masih Jadi Saksi Usai Asetnya Disita Kejagung di Kasus TPPU Bos Sritex
-
Lampu Hijau untuk Skuad Baru Megawati: Kemenkum Sahkan DPP PDIP yang Baru
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu