Suara.com - Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie merespons santai melihat adanya gelombang kritikan dari civitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Grace menilai kritikan tersebut sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi. Sebab sebagai warga negara civitas akademika juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.
"Demokrasi itu memang berisik inilah konsekuensi yang harus kita tanggung dan menurut kami nggak apa-apa para akademisi itu kan juga warga negara," kata Grace kepada wartawan, Rabu (7/2/2024).
Baca Juga:
Sudah Ditunggu Di Bandara Sejak Jam 3 Pagi, Anies Terharu Sambutan Masyarakat Manado
Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi Tak Teruskan Cita-cita Soekarno, Ahok: Harusnya Kalteng
Ahok Bongkar Dalang Pemenjaraan Dirinya, Benarkah Sosok Ini?
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tersebut juga menilai pendapat civitas akademika itu merupakan pandang pribadi bukan institusi. Terlebih beberapa di antaranya disebutnya merupakan pendukung salah satu pasangan capres-cawapres lain.
"Cukup disimak saja itu adalah pendapat pribadi bukan institusi dan mungkin mereka juga pendukung dari paslon lain sehingga punya opini yang demikian. Nggak apa-apa sah-sah saja," katanya.
Ramai-ramai Kritik Jokowi
Baca Juga: Apesnya Mahfud MD, Tiga Kali Kena Prank Presiden Jokowi, Terakhir Gara-gara Gibran Jadi Cawapres
Sebagaimana diketahui sejumlah civitas akademika di beberapa universitas ternama memberikan kritik terhadap sikap Presiden Jokowi di Pilpres 2024.
Kritikan tersebut pertama kali disampaikan civitas akademika dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).
Petisi yang dibuat berdasarkan diskusi panjang ini dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro. Di atas mimbar, Koentjoro yang ditemani sejumlah perwakilan guru besar menyampaikan sejumlah poin penting dalam petisi tersebut.
"Kami civitas akademika UGM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial," tutur Koentjoro.
Civitas akademika UGM, kata Koentjoro, juga menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi yang merupakan bagian dari keluarga besar alumni UGM.
Penyimpangan tersebut di antaranya berupa pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan keputusan batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Berita Terkait
-
Jokowi Resmikan Tol di Sumatera Tanpa Menteri Basuki, Ke Mana Perginya Doi?
-
7 Tahun Lalu, Momen Jokowi Tiba-tiba Manyun Bilang Nggak Bakal Lindungi Ahok
-
Sri Mulyani Terus Dibujuk Untuk Mundur
-
JK Tantang Jokowi Daftar ke KPU Kalau Mau Kampanye Prabowo-Gibran
-
Apesnya Mahfud MD, Tiga Kali Kena Prank Presiden Jokowi, Terakhir Gara-gara Gibran Jadi Cawapres
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
Terkini
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas
-
Pastikan Keamanan Jalur Mudik Nataru, Kapolri: Tol Dipantau 24 Jam, Rekayasa Lalin Disiapkan
-
Pengakuan Jaksa Tri yang Kabur dari OTT KPK: Saya Ketakutan, Dikira Bukan Petugas
-
Dibubarkan Sebelum Diskusi Dimulai, Buku Reset Indonesia Dianggap Ancaman?