Suara.com - Kehidupan berdemokrasi mengajarkan setiap orang memiliki hak untuk memilih atas dasar pilihannya. Selain itu, memilih atas sadar mengetahui sosok yang dipilihnya tanpa adanya iming-iming tertentu seperti karena mendapatkan uang (money politik) atau serangan fajar.
Pendakwah ternama Habib Jafar pun mengingatkan akan bahaya money politik seperti serangan fajar pada umat muslim. Di kesempatan podcast bersama Deddy Corbuzier, ia mendapatkan pertanyaan mengenai money politik.
Ia menegaskan baik pemberi atau penerima uang seperti serangan fajar (money politik) akan mendapatkan imbalan sebagai orang-orang yang tergolong akan masuk neraka.
Habib mendapatkan pertanyaan dari Deddy Corbuzier, bagaimana hukumnya jika ada orang yang mengambil uang (money politik) namun malah tidak memilih orang yang memberi uang tersebut.
Baca juga:
Kampanye Akbar JIS vs GBK dari Penanganan Sampah, Mana yang Lebih Baik?
Ibu-ibu dan Petugas Ribut di Pasar Bukittinggi Saat Bagi Kalender Anies: Kalau Prabowo Boleh?
"Nah, gua gak suka dengan orang-orang bilang, gak apa-apa ambil uangnya,tapi jangan pilih orang atau partainya. Enggak!," ujar Habib dengan tegas.
Baca Juga: Pemilih Tergoda Politik Uang? Siap-siap Berurusan dengan Bawaslu dan Bakal Diproses Hukum
Habib lebih menekankan agar umat muslim jangan mengambil uang tersebut sekaligus jangan memilih orang yang berniat memberi uang tersebut.
"Karena politik uang (money politik) , politik untuk memastikan elu duduk di neraka," ujar Habib seraya membacakan hadist nabi. "Baik pemberi atau penerima suap, itu akan masuk neraka," ucap Habib menegaskan.
Habib pun menganologikan jika orang-orang yang mengambil uang namun tidak memilih orang yang memberikan uang tersebut akan menjadi introvert di neraka. "Artinya elu masuk neraka jalur suap dan munafik itu kan, ini tidak baik dijadikan cycle, munafik ini," ujarnya.
Bahkan habib Jaffar menganalogikan orang-orang yang mengambil uang namun tidak memilihnya akan seperti orang yang terasing. "Bayangin elu pakai baju partai, makan nasi bungkus, tapi dijauhi orang-orang," ucap Habib kemudian.
Fatwa Habib ini senada dengan pernyataan MUI.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi imbauan jelang coblosan 14 Februari agar masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai nurani.
Berita Terkait
-
Pemilih Tergoda Politik Uang? Siap-siap Berurusan dengan Bawaslu dan Bakal Diproses Hukum
-
Kenali Bentuk Serangan Fajar Jelang Pemilu, Ini Sanksinya Bagi yang Melanggar
-
Viral Segepok Uang Rp100 Ribu Diduga akan Dibagi-bagi ke Masyarakat, Gambar Paslon Nomor 03 jadi Sorotan
-
Gerbang Pronas dan Relawan Capres Desak MUI Lebih Tegas Soal Fatwa Boikot Produk Israel
-
Tak Melarang Pendukungnya Terima Uang 'Serangan Fajar', Prabowo: Tapi Pilihnya Tetap Pakai Hati Nurani
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
Pilihan
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
Terkini
-
Hasto PDIP Optimis Lahirnya Petani Muda di Tengah Krisis Pangan dan Soroti Petani Tanpa Lahan
-
Cak Imin Minta Maaf, Sebut 27 Tahun PKB Omong Kosong untuk Petani
-
Usai Garut dan Cipongkor, Kasus Siswa Keracunan Diduga MBG Terjadi di Bogor, Begini Gejalanya!
-
Perwakilan Istana "Cuma" Menampung Aspirasi Petani, SPI Berharap Bisa Bertemu Prabowo Pekan Depan
-
Sebanyak 959 Orang Jadi Tersangka Tragedi Kerusuhan Agustus Lalu, 295 Berusia Anak
-
Skandal Kuota Haji 2023-2024: KPK Usut Biro Perjalanan Daerah, Siapa Saja yang Terlibat?
-
Muncul Desakan Moratorium Program MBG Hingga Penetapan KLB, Apa Kata Istana?
-
Hari Tani Nasional 2025: PDIP Desak Kedaulatan Pangan, Petani Harus Jadi Tuan Rumah
-
Di BAP Sebut Patok Berada di Kawasan PT WKM, Saksi Berkelit, OC Kaligis: Ini Banyak Keterangan Palsu
-
KPK Siap Bantu Menkeu Purbaya Kejar 200 Pengemplang Pajak yang Tagihannya Mencapai Rp 60 Triliun