Suara.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hasan Nasbi, membongkar fakta mengejutkan mengenai lawan politiknya.
Menurut Hasan Nasbi, ada salah satu calon wakil presiden (cawapres) yang bertemu Dubes Israel untuk Singapura Eliyahu Vered Hazan.
Pertemuan salah satu cawapres dengan Eliyahu Vered Hazan ini menurut Hasan Nasbi terjadi di akhir Desember 2023 di Singapura.
Baca Juga:
Kampanye Akbar JIS vs GBK dari Penanganan Sampah, Mana yang Lebih Baik?
"Tanggal 29 atau 30 Desember ada salah satu cawapres berdelapan dengan timnya dengan satu partai dengan cover Middle East Committe for Gaza and Global Humanitarian ketemu dengan Eli Hazan dubes Israel di Singapura," ujar dia di Youtube Cokro TV.
Hasan mengaku memiliki bukti foto-foto pertemuan itu dan juga foto paspor cawapres dan timnya tersebut pergi ke Singapura.
Mengenai isi pembicaraannya, Hasan Nasbi mengaku tidak tahu. Tapi ia yakin pertemuan itu tidak membahas mengenai Gaza dan Palestina.
Baca Juga: Kisruh di TPS London WNI Tak Bisa Nyoblos, Begini Penjelasan Ketua PPLN
"Kalau untuk Gaza dia ketemunya, untuk Palestina, pasti dia beritakan. Kalau misalnya itu untuk Palestina pasti dia beritakan. Kalau ga dia beritakan, berarti ngomong soal lain," tuturnya.
Menurut Hasan, pertemuan itu pasti bukan soal Palestina hanya saja dibungkus seperti pertemuan soal Palestina.
"Soal middle east committe for Gaza, ini juga bukan dari middle east tapi dari east java dan middle java. Ketemu sama dubes Israel. Pasti bicara bukan bicara Palestina karena kalau bicara Palestina, mereka pasti sudah glorifikasi di sini," ucap Hasan.
Setelah pertemuan dengan Dubes Israel untuk Singapura itu, kata Hasan Nasbi, cawapres itu tiba-tiba menolak IKN dan menolak hilirisasi.
Hasan juga mengungkap pertemuan tersebut difasilitasi agen asing yaitu agen Singapura yang lagi menyamar menjadi adviser ekonomi di salah satu provinsi di Sumatera.
"Dan tim ahlinya, tim pakarnya itu yang nolak hilirisasi itu?" tanya M Qodari. "Iya, ya kaya gitu," jawab Hasan Nasbi.
Berita Terkait
-
Kisruh di TPS London WNI Tak Bisa Nyoblos, Begini Penjelasan Ketua PPLN
-
Dirty Vote Tembus 15 Juta Lebih Penonton, Ini 3 Link Film yang Bikin Gerah Segelintir Pihak
-
Anies vs Prabowo di Masa Tenang: 01 Berdoa Bersama Keluarga, 02 Omon-omon di Youtube
-
Tugas vs Hak Suara, Ketika Potensi Golput Justru Muncul di TPS Capres-cawapres
-
KPU dan Otorita IKN Saling Tuding! 11 Ribu Pekerja IKN Terancam Golput
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri