Suara.com - Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni memprotes pernyataan Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, yang menyebut Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, meminta untuk bertemu Presiden Jokowi di Istana.
Crazy Rich asal Tanjung Priok itu menyebut Paloh datang atas undangan Jokowi untuk makan malam bersama. Ia meminta Ari untuk tidak menyebarkan informasi yang salah kepada publik.
“Pak Surya Paloh itu diundang makan malam Pak Ari KSP. Bukan memohon waktu menghadap bapak presiden,” kata Sahroni lewat unggahannya di Instagram, Senin (19/2/2024).
Sahroni meminta Ari tidak menyebarkan berita yang salah ke masyarakat terkait pertemuan Paloh dan Jokowi.
"Bapak Ari jangan salah menyebarkan informasi ke publik,” jelas Sahroni.
Selain itu, pimpinan Komisi III DPR RI itu juga mempertanyakan maksud Ari melontarkan pernyataan tersebut. Ia meminta Ari untuk tidak ikut campur urusan Paloh dan Jokowi.
Sebab, menurut Sahroni, Paloh dan Jokowi merupakan sahabat. Oleh karena itu, pertemuan Paloh-Jokowi menjadi urusan kedua elite politik tersebut.
“Lagian kenapa Pak Ari, kenapa? ada masalah sama bapak saya? Urusan Pak Surya Paloh itu urusan dengan Pak Presiden langsung, kita nggak usah ikut campur,” ujar dia.
“Pertemuan belia-beliau kan sahabatan jadi serah beliau beliau dong,” sambungnya.
Baca Juga: Banteng Siap jadi Oposisi, Jokowi Tetap Santuy: Tanyakan Saja Beliau-beliau di PDIP
Sebagaimana diketahui, Jokowi menggelar pertemuan dengan Paloh pada Minggu (18/2) malam. Pertemuan tersebut digelar di Istana Kepresidenan Jakarta secara tertutup.
Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana mengungkapkan, pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh banyak berbicara berbagai hal. Mulai dari dinamika politik hingga pemilu.
“Silaturahim (Jokowi dan Surya Paloh) membicarakan agenda agenda kebangsaan, (upaya) menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana melalui pesan singkat.
Menurut Ari, Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa silaturahim dengan tokoh-tokoh politik sangat baik, apalagi untuk kebaikan bangsa dan negara.
Berita Terkait
-
Banteng Siap jadi Oposisi, Jokowi Tetap Santuy: Tanyakan Saja Beliau-beliau di PDIP
-
Usai Bertemu Surya Paloh, Jokowi: Saya Ingin Jadi Jembatan untuk Semuanya
-
NasDem Ungkap Alasan Surya Paloh Mau Diundang Makan Malam oleh Jokowi
-
Sepiring Mi Dan Semangkuk Bakso, Saksi Bisu Pertemuan Jokowi-Surya Paloh
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!