Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Muhammad Tito Karnavian meyakini tidak ada praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.
Dirinya menyarankan agar berbagai praktik yang dinilai bermasalah dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sudah diatur sesuai ketentuan. Tito juga meminta semua pihak dapat menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU.
“Ada bukti laporkan Bawaslu, tidak puas Bawaslu ada DKPP, nanti pun ada proses lain MK, Mahkamah Konstitusi,” tutur Tito setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024 di Jakarta Selatan, Selasa, (20/2/2024).
Tito juga meyakini bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan dengan aman dan lancar. Tak lupa, ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja keras untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman.
“Saya atas nama Mendagri dan juga Plt Menko Polhukam mengucapkan terima kasih banyak kepada semua stakeholders sehingga Pemilu 14 Februari 2024 alhamdulillah dapat berjalan lancar dan aman,” kata Tito.
Meski demikian, Tito mengakui terdapat beberapa kekurangan seperti adanya daerah yang belum menggelar pemungutan suara karena banjir, dan adanya potensi konflik seperti di beberapa daerah di Papua, secara umum pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan baik.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan, Pemilu di Indonesia merupakan terbesar di dunia lantaran lebih dari 200 juta warga negara menggunakan hak pilihnya sekaligus dalam satu hari. Terlebih pesta demokrasi tersebut tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota legislatif baik pusat maupun daerah. Hal ini tidak terjadi di negara lain, termasuk Amerika Serikat yang pelaksanaan pemilunya tidak digelar dalam sehari.
“Maka itu salah satu yang paling complicated, paling rumit, memobilisasi orang untuk ke TPS dan memilih, termasuk mobilisasi petugas yang hampir 8 juta dan pengawasnya 800 ribu itu bukan pekerjaan mudah,” pungkasnya.
Baca Juga: Anies Minta Aparat Tak Intimidasi Saksi AMIN: Mereka Ketakutan!
Berita Terkait
-
Said Didu Singgung Sri Mulyani soal Kecurangan Pemilu: Harus Ikut Bertanggung Jawab
-
Tangis Eep Saefulloh Fatah Pecah: Hidup Kita akan Tidak Baik-baik Saja
-
Penjelasan Kominfo soal Hasil Suara Sirekap KPU Banyak Masalah
-
Masa-masa Tua SBY: Si Sulung AHY Dilantik Besok, Bagaimana Nasib si Bungsu Ibas?
-
Ganjar Dorong Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Gerindra: Sesuatu yang Tidak Perlu
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!