Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Muhammad Tito Karnavian meyakini tidak ada praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.
Dirinya menyarankan agar berbagai praktik yang dinilai bermasalah dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sudah diatur sesuai ketentuan. Tito juga meminta semua pihak dapat menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU.
“Ada bukti laporkan Bawaslu, tidak puas Bawaslu ada DKPP, nanti pun ada proses lain MK, Mahkamah Konstitusi,” tutur Tito setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024 di Jakarta Selatan, Selasa, (20/2/2024).
Tito juga meyakini bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan dengan aman dan lancar. Tak lupa, ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja keras untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman.
“Saya atas nama Mendagri dan juga Plt Menko Polhukam mengucapkan terima kasih banyak kepada semua stakeholders sehingga Pemilu 14 Februari 2024 alhamdulillah dapat berjalan lancar dan aman,” kata Tito.
Meski demikian, Tito mengakui terdapat beberapa kekurangan seperti adanya daerah yang belum menggelar pemungutan suara karena banjir, dan adanya potensi konflik seperti di beberapa daerah di Papua, secara umum pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan baik.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan, Pemilu di Indonesia merupakan terbesar di dunia lantaran lebih dari 200 juta warga negara menggunakan hak pilihnya sekaligus dalam satu hari. Terlebih pesta demokrasi tersebut tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota legislatif baik pusat maupun daerah. Hal ini tidak terjadi di negara lain, termasuk Amerika Serikat yang pelaksanaan pemilunya tidak digelar dalam sehari.
“Maka itu salah satu yang paling complicated, paling rumit, memobilisasi orang untuk ke TPS dan memilih, termasuk mobilisasi petugas yang hampir 8 juta dan pengawasnya 800 ribu itu bukan pekerjaan mudah,” pungkasnya.
Baca Juga: Anies Minta Aparat Tak Intimidasi Saksi AMIN: Mereka Ketakutan!
Berita Terkait
-
Said Didu Singgung Sri Mulyani soal Kecurangan Pemilu: Harus Ikut Bertanggung Jawab
-
Tangis Eep Saefulloh Fatah Pecah: Hidup Kita akan Tidak Baik-baik Saja
-
Penjelasan Kominfo soal Hasil Suara Sirekap KPU Banyak Masalah
-
Masa-masa Tua SBY: Si Sulung AHY Dilantik Besok, Bagaimana Nasib si Bungsu Ibas?
-
Ganjar Dorong Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Gerindra: Sesuatu yang Tidak Perlu
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Tok! Keponakan Prabowo Resmi Disetujui DPR RI Jadi Deputi Gubernur BI
-
BGN Persilakan Publik Unggah Menu MBG ke Medsos, Kritik Justru Dibutuhkan untuk Pengawasan
-
Bertambah jadi 2.493 WNI, KBRI Phnom Penh Percepat Proses Kepulangan Lewat Paspor Darurat
-
DPR Resmi Setujui 9 Anggota Ombudsman RI Baru Periode 2026-2031, Ini Daftarnya
-
Reza Arap Diperiksa 5 Jam Terkait Kematian Lula Lahfah, Polisi Cecar 30 Pertanyaan, Apa Saja?
-
Soroti Mulusnya Jalan Adies Kadir Jadi Hakim MK, Pakar UGM: Cacat Prosedur dan Tak Transparan
-
Garap Kali Cakung Lama, Pramono Anung Bakal Relokasi Rumah Warga Demi Jalan Inspeksi
-
Atasi Banjir Jakarta Utara, Pramono Anung Targetkan Normalisasi Kali Cakung Lama Rampung 2027
-
Gantikan Adies, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI dari Golkar
-
Terpilih Jadi Hakim MK, DPR Proses Pemberhentian Adies Kadir dari Kursi Wakil Ketua