Suara.com - Seorang Kader Partai Demokrat, Aksa Halatu mempertanyakan nasib Partai Demokrat usai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
Menurut dia, langkah yang saat ini diambil oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat itu, dapat memberi dampak terhadap pandangan masyarakat. Terlebih, selama ini Demokrat dikenal sebagai oposisi yang tegas menyoroti kinerja Pemerintah.
"Tapi kita tengoklah berikutnya, bagaimana Demokrat hari ini dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong sekarang jadi cebong dapat Menteri hanya 6 bulan. Selamat!," kata Aksa, dikutip dari akun instagram @terang_media, Kamis.
Tampaknya, pria asal Batam, Kepulauan Riau itu kecewa dengan keputusan AHY yang saat ini membawa Partai Demokrat sebagai koalisi. Padahal, sebelumnya Demokrat dikenal sebagai salah satu oposisi yang lantang mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sembilan tahun melawan sebagai Oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi Menteri, aduh kacau kali kawan," kata Aksa.
Ia lantas mempertanyakan, arah perjuangan Demokrat ke depan.
"Sorry ya Ketum ya, sorry ya, mau dibawa ke mana ni jalan Partai ni Ketum? Pelajaran apa yang saya dapat, melihat apa yang para elit demokrat lakukan hari ini," lanjutnya.
Menurut Aksa, apa yang dilakukan oleh Demokrat selama ini hanya untuuk mengejar jabatan semata. Padahal, jabatan itu diperoleh justru dipenghujung masa kepemimpinan Jokowi yang kurang dari satu tahun lagi.
"Rupanya jelas hanya mengejar jabatan, hanya untuk Menteri 6 bulan," katanya.
Meski begitu, ia tak ingin memberi pernyataan lebih. Menurut Aksa, biar rakyat saja menilai apa yang saat ini sedang terjadi.
Ia lantas bersyukur, setidaknya untuk jabatan di daerah, Demokrat masih punya kesempatan untuk memimpin.
"Tapi ngak apa-apa lah biar Rakyat yang menilai dalam persoalan ini. Alhamdulillah Partai Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi," kata Aksa.
Adapun AHY, resmi dilantik sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto pada Rabu (21/02/2024). Sementara Hadi Tjahjanto, juga dilantik sebagai Menkopolhukam menggantikan Mahfud MD.
Tag
Berita Terkait
-
Digadang-gadang Jadi Ibu Negara, Latar Belakang Titiek Soeharto dan Iriana Jokowi bak Bumi dan Langit
-
Temani AHY Pelantikan, Dandanan Annisa Pohan Justru Tuai Perdebatan Gara-Gara Ini
-
Aturan Jokowi Minta Google CS Bayar Berita, Menkominfo Segera Tindak Lanjut
-
Apa Saja Target 100 Hari Kerja AHY Jadi Menteri ATR/BPN? Intip Daftarnya
-
AHY Masukkan Target 120 Juta Bidang Tanah Tersertifikasi dalam 100 Hari Pertama Sebagai Menteri
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting