Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menjalankan tugas sebagai pejabat negara. Bahkan, AHY telah menyusun daftar target 100 hari kerja sebagai menteri.
Daftar target yang pertama, AHY menggeber proses sertifikat tanah menjadi elektronik. Sebelum itu, dirinya akan mengedukasi ke masyarakat terkait sertifikat tanah elektronik agar lebih di kenal.
"Saya sudah punya beberapa bayangan target juga termasuk, misalnya sertifikasi elektronik yang harus kita yakinkan makin masif, makin diterima oleh publik," ujar AHY saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (22/2/2024).
Kedua, lanjut AHY, dirinya menjalankan program pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat . Dirinya ingin mencapai target 120 juta pendaftaran tanah sistematis lengkap.
Baca Juga
Tantangan Berat AHY Usai Jabat Menteri ATR/BPN: Mafia Tanah Hingga Proyek IKN
"Karena harapannya tentu semua target itu bisa dicapai 8 bulan terakhir ini. Kami semangatnya adalah melakukan percepatan dan penuntasan segala isu dan permasalahan termasuk sengketa-sengketa tanah, baik itu individu, korporasi, termasuk juga komunitas," imbuh dia.
Sebelumnya, (AHY) tidak merasa takut dengan kehadiran mafia tanah. Bahkan, AHY akan melanjutkan program menteri sebelumnya dengan memukul mundur para mafia tanah.
"Pesan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional periode 15 Juni 2022 - 21 Februari 2024 Bapak Hadi Tjahjanto saya terima secara jelas dan gamblang (loud and clear) untuk gebuk gebuk gebuk mafia tanah kami lanjutkan," ujarnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan seperti dikutip Antara Rabu (21/2/2024).
Selain mafia tanah, AHY juga mendapatkan tugas dari Menteri sebelumnya Hadi Tjahjanto mulai, salah satunya membangun sistem sertifikat elektronik yang kredibel.
Baca Juga: Sepak Terjang Moeldoko, Ketum Demokrat versi KLB Jadi Sorotan Seiring Pelantikan AHY
Kemudian, AHY juga akan masih berkutat dengan urusan sengketa tanah, tumpang tindih, hal-hal yang termasuk praktek melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh mafia tanah.
Lalu, ada redistribusi tanah bisa menghadirkan tiga hal yakni keadilan, kemajuan dan kesejahteraan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Media Italia Bongkar Ada Kontrak Lebih dari Rp25 T di Balik Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Prabowo Bicara Persatuan Politik: Sebut PDIP dan Koalisi Punya Hati yang Sama
-
Dari Pasal 33 UUD 1945 hingga Prabowonomics, Cak Imin Bicara Mimpi Kedaulatan Ekonomi
-
Bisa Bikin Repot! Prabowo Kasih Cap 'Pemimpin Kancil' buat Dasco, Cak Imin dan Bahlil
-
Cak Imin Dukung Ekspor SDA Satu Pintu Prabowo, Sebut Ada 108 UU yang Harus Dibenahi
-
Pertamina Kilang Plaju Resmi Salurkan Biosolar B50, Tambah Pasokan Energi dari Sumatera Selatan
-
Sidang Korupsi Perkimtan Palembang Ungkap Rp440 Juta Masuk ke Eks Kadis, Lalu Mengalir ke Mana?
-
Cak Imin Minta Prabowo Revisi 108 Undang-Undang demi Kedaulatan Ekonomi
-
PKB Gaungkan Prabowonomics di Harlah ke-28, Cak Imin: Ini Bukan Akal-akalan
-
11 Warna Bedak yang Cocok untuk Kulit Hitam Manis, Dijamin Nampak Menyatu dan Flawless!
-
Cak Imin: Indonesia Kehilangan Arah Ekonomi Selama 25 Tahun