Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan segala kedigdayaan, ternyata pernah dihalang-halangi ketika ingin berkunjung ke suatu wilayah di Papua. Kabupaten Nduga salah satu wilayah yang sangat ingin dikunjungi Jokowi semasa dirinya memimpin Indonesia.
Namun hal itu sempat ditentang oleh dua orang yang cukup berpengaruh di Indonesia. Bukan tanpa alasan, Nduga termasuk kabupaten daerah rawan yang cukup menjadi zona merah di Papua.
"Ada informasi yang membuat saya agar mendatangi Nduga, 'bapak ke situ nanti bapak kaget', lho kenapa kaget?, ya bapak datang ke sana saja," ujar Jokowi saat menceritakan kisahnya yang sempat ditentang untuk datang ke Nduga dikutip dari TikTok @maas.jo, Jumat (23/2/2024).
"Saya perintahkan, saya mau ke Kabupaten Nduga. Oleh Kapolri, oleh Panglima TNI saat itu, saya tidak diperbolehkan. 'Bapak jangan ke sana, karena itu daerah berbahaya, daerah paling rawan," ujar Jokowi menirukan saat Kapolri dan Panglima memberi saran.
Baca Juga:
Meski begitu, Jokowi enggan mengikuti saran dua orang paling paham tentang keamanan di Indonesia tersebut. Ia tetap ngebet ke Nduga, terkait keamanan, ia serahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI.
"Saya enggak mau tahu saya perintah ke Kapolri dan Panglima, saya enggak mau tahu, pokoknya dua hari lagi saya akan ke Nduga. Urusan keamanan itu urusanmu," terang Jokowi.
Sudah diperingatkan, Jokowi baru merasakan bagaimana kondisi Kabupaten Nduga tersebut. Tidak ada akses jalan aspal terpaksa ayah Gibran Rakabuming Raka ini terbang menggunakan helikopter dari Wamena ke Nduga.
"Karena kalau dari Wamena ke Nduga itu perlu waktu berjalan 4 hari 4 malam melewati hutan," ujar Jokowi.
Ia juga cukup heran ketika sampai di Kantor Kabupaten Nduga, ketika bertemu Bupati, Jokowi justru tak menemukan banyak orang. Namun ia mendapatkan informasi bahwa jumlah penduduk di Nduga berkisar 129 ribu jiwa.
"Sampai sana saya lihat enggak ada satu orang pun, di tengah hutan ada wilayahnya, saya tanya ke Pak Bupati, 'jumlah penduduknya di sini ada berapa?. 'Pak Presiden di sini ada 129 ribu'. Mana satu aja enggak ada, ngomong 129, bener ada, ada Pak, itu distriknya ada di tengah hutan, kalau bapak mau ngecek silahkan," kata Jokowi menirukan percakapannya dengan Bupati Nduga kala itu.
Tentu Jokowi tak mungkin masuk ke hutan-hutan untuk mengecek distrik yang dimaksud. Sehingga ia meminta diantarkan ke lokasi yang paling ramai di wilayah tersebut.
"Pak Bupati ini pinter kalau saya tidak akan ke distrik-distrik itu, karena butuh waktu 8 jam sampai 12 jam berjalan," ujar dia tersenyum kecut mengingat hal tersebut.
Berita Terkait
-
Kasus Andrie Yunus dan Kudeta Merayap: Eks BAIS Desak Presiden Copot Panglima TNI dan Kapolri
-
Komnas HAM akan Panggil Panglima TNI, Usut Keterlibatan Anggota BAIS di Kasus Air Keras Andrie Yunus
-
Kapolri Tinjau Stasiun Yogyakarta: Arus Mudik 2026 Meningkat, Angka Kecelakaan Turun 40 Persen
-
Kapolri Lepas 4.009 Peserta Mudik Gratis Polri, Sopir Dipastikan Bebas Narkoba dan Alkohol!
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Kapolri Pastikan Diusut Tuntas hingga Terang
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Anggota DPR Desak Jaksa Diberi Sanksi Akibat Dakwaan Gagal
-
Jakarta 'Dikepung' Sampah, Pramono Anung: Sebentar Lagi Terselesaikan
-
Surat Keterangan Pendidikan Gibran Digugat, Subhan Palal Sebut Tidak Sah dan Harus Batal Demi Hukum
-
Israel Tolak Ikut Invasi Darat ke Iran, Kemarahan Publik AS Meledak
-
'Sudah Sampai di Situ', Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Lagi Usut Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Apa yang akan Dilakukan Pemerintah Indonesia?
-
Konflik Timur Tengah Ganggu Pariwisata RI, 770 Penerbangan Batal dan Potensi 60 Ribu Wisman Hilang
-
Targetkan 17,6 Juta Wisman di 2026, Menpar Siapkan Strategi Mitigasi di Tengah Gejolak Global
-
Bantah Pernyataan Nadiem, Jaksa Sebut Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan di Pengadaan Chromebook