Menkeu: Ada Rp1,51 Triliun Siap Pakai untuk Pemulihan Bencana, BNPB Segera Ajukan Sebelum Hangus!

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki sisa Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1,51 triliun untuk pemulihan bencana.

Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025), Menkeu mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera mengajukan pencairan anggaran tersebut agar dapat dimanfaatkan sebelum pergantian tahun.

Purbaya menegaskan bahwa ketersediaan dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan mendesak, termasuk melunasi biaya pengadaan jembatan yang sebelumnya telah dikerjakan di lapangan.

"Sekarang masih ada tersisa siap pakai 1,51 triliun, Pak. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair, Pak," ujarnya di hadapan pimpinan rapat dan para kepala daerah.

Ia menjelaskan bahwa BNPB sebenarnya telah mengajukan tambahan dana sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember lalu, dengan Rp650 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk penanganan bencana di Sumatra.

Namun, Purbaya mengaku heran karena nilai permintaan tersebut jauh di bawah prediksinya.

"Sebenarnya saya mengantisipasi lebih besar dari itu permintaan dari mereka. Tapi karena seperti itu permintaannya ya kita alokasi sesuai dengan permintaan," katanya.

Purbaya pun menyayangkan koordinasi yang baru dilakukan secara intensif di penghujung tahun. Ia khawatir jika sisa anggaran Rp1,51 triliun tersebut tidak segera dimanfaatkan, maka akan hangus dan justru membebani postur anggaran tahun berikutnya.

"Jadi saya nggak mau habis hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang. Jadi kalau bisa dihabisinnya tahun ini tuh ada 1,51," tegasnya.

Baca Juga: KSAD Ungkap Perjuangan TNI Kerja 24 Jam di Aceh: Pakai Dana Swadaya, yang Penting Jalan Tersambung!

Selain untuk infrastruktur jembatan, Menkeu memastikan bahwa dana tersebut juga tersedia untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).

Ia meminta kementerian atau lembaga terkait agar tidak ragu mengajukan permintaan tambahan jika perhitungan di lapangan memang membutuhkan biaya besar.

"Saya selalu heran kenapa permintaan tambahnya lambat dan sedikit. Hitungan saya sih lebih besar dari itu. Tapi kan karena saya di belakang Pak Ketua ya, kita tunggu. Jadi mungkin itu bisa dipercepat kalau mau, Pak," ujarnya.

Ia menjamin proses pencairan akan dilakukan dengan cepat melalui skema dana channeling di BNPB apabila laporan pembangunan telah tersedia.

"Kalau huntara dan huntap, itu untuk tahun ini juga kalau sudah ada yang dibangun ya bisa di-charge ke kita, kita cairkan melalui dana channel BNPB tadi," pungkasnya.