Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tampak mengkritik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Ini setelah Luhut mengatakan bahwa China tertarik membangun pabrik sendok garpu di Indonesia.
Susi pun mengkritisi pemberitaan soal pernyataan Luhut tersebut. Hal ini diungkapnya di akun X atau Twitter resminya, @/susipudjiastuti.
"Luhut Ungkap China Minat Bikin Pabrik Sendok Garpu di RI," demikian judul berita yang dikomentari Susi di akun X miliknya.
Mengenai itu, Susi langsung mencolek Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Menurutnya, Indonesia seharusnya bisa membangun pabrik sendok garpu sendiri, tanpa perlu mengundang negara lain untuk membuat pabrik di Tanah Air.
"Sendok garpu saja seharusnya kita bisa Pak Presiden @jokowi," tulis Susi Pudjiastuti seperti dikutip Suara.com, Jumat (23/2/2024).
Tak hanya itu, Susi bahkan menyebut Indonesia seharusnya sudah bisa membuat suku cadang pesawat sendiri.
"Beberapa part pesawat dan lain-lain kita juga sudah bisa bikin Pak @prabowo," lanjut Susi Pudjiastuti.
Kritikan Susi terkait China mau membangun pabrik sendok garpu langsung menuai beragam komentar warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitan Susi telah dibaca 677 ribu kali, di-retweet 4 ribu kali dan mendapatkan 11 ribu tanda suka.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Kementerian Prabowo Habiskan Rp500 Miliar Anggaran Hanya Satu Bulan
"Gelas piring juga bisa," sahut warganet.
"Betul bu, nanti kalau China bikin pabrik malah bawa buruh TKA lagi," tulis warganet.
"Semua kemajuan adalah hasil kolaborasi dan kerja keras bersama," komentar warganet.
"Padahal Indonesia punya perusahaan yang memproduksi sendok, garpu, centong dan lain berbahan stainless steel, PT indometal Sedjati Kapasitas. Produksi nya pun lumayan 54 ribu piece sekali produksi," papar warganet.
"Nah saya sependapat ibu. Kita negara sudah maju industrinya, kenapa tidak kita saja yang melakukan. China buka pabrik di Indonesia, nanti jangan-jangan buruhnya juga dari sana," tambah yang lain.
"Nggak apa-apa Bu, ini untuk mendukung program makan siang gratis," sindir warganet.
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Ungkap Kementerian Prabowo Habiskan Rp500 Miliar Anggaran Hanya Satu Bulan
-
Program Makan Siang Gratis: Biaya Rp450 Triliun Setahun, Berjalan Sepenuhnya 2029
-
Kerja Dulu Bareng Jokowi, AHY Yakin Masuk Kabinet Lagi Bila Prabowo Jadi Presiden
-
Ningrat vs Kiai, Adu Latar Belakang Didit Prabowo dan Alam Ganjar Usai Adab Dibanding-bandingkan
-
Usai Bercerai, Prabowo Pernah Mau Dijodohkan dengan Penyanyi Ini Buat Jadi Ibu Negara
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut