Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap pandangannya soal Presiden Jokowi. Ia menyebut Jokowi merupakan pemimpin yang aktif dan mau terjun langsung ke lapangan,
AHY menyampaikan kesan tersebut usai pertama kalinya mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat (23/2), pasca pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN pada 21 Februari lalu.
"Kalau pemimpinnya benar-benar aktif memimpin, bukan hanya di balik meja tetapi turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan, evaluasi, sekaligus menunjukkan leadership dan management di tingkat yang paling strategis," kata AHY dikutip dari ANTARA, Sabtu (24/2/2024).
"Saya rasa ini akan menggerakkan jajaran kabinet serta kementerian/lembaga, termasuk (pemerintah) pusat sampai daerah," ungkap AHY usai bertemu Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
AHY memastikan, sinergi dan kolaborasi yang dibangun secara vertikal itu menjadi kunci pemerintahan yang sukses.
"Walaupun baru satu hari bisa berkegiatan bersama Presiden Jokowi, saya bisa merasakan langsung bahwa beliau ingin secara maksimal menggunakan waktunya untuk menyentuh langsung masyarakat," tutur AHY.
Selama di Sulawesi Utara, AHY mendampingi Jokowi dalam peresmian Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Menurutnya, peresmian itu bukan hanya agenda seremonial, namun juga memiliki arti yang lebih dalam mengenai proses sejak awal mula perencanaan pembangunan bendungan, eksekusi dengan berbagai permasalahan, hingga akhirnya bendungan itu rampung setelah tujuh sampai delapan tahun dibangun.
"Jadi peresmian pasti ada kerja besar. Itu harus kita apresiasi," kata AHY.
Setelah peresmian bendungan, AHY juga mendampingi Jokowi dalam peresmian jalan daerah, bersilaturahim dengan masyarakat pelaku UMKM, dan mengecek gudang Bulog di Kota Bitung.
"Jadi cukup banyak kegiatan yang dilakukan selama perjalanan satu hari di sebuah provinsi, belum lagi lawatan (Presiden Jokowi) sebelumnya di Sulawesi Selatan," ujar AHY menceritakan pengalaman pertamanya mendampingi Jokowi dalam kapasitasnya sebagai salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Rp51 Triliun, AHY: Fokus Utama Pulihkan Jalan dan Jembatan
-
Annisa Pohan Diduga Hamil, Usia Anak Pertama Jadi Sorotan
-
AHY Pimpin Penyelamatan Korban Banjir Sumatra, Ungkap Penyebabnya Topan Tropis Langka
-
Lawan Waktu Selamatkan Korban Banjir Sumatra, AHY Kerahkan Armada Helikopter hingga Modifikasi Cuaca
-
AHY Ungkap Wasiat Sakral Sarwo Edhie Wibowo Usai Resmi Jadi Pahlawan Nasional
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Sedia Payung! Jakarta Bakal Diguyur Hujan Merata Hari Ini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme