Suara.com - Politisi Akbar Faizal membocorkan kabar terkini terkait rencana pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Menurut Akbar Faizal, internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah terbelah dalam menyikapi soal hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Akbar Faizal sendiri yakin hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 bisa terlaksana sebab menurutnya secara material lebih cukup.
Baca Juga:
Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?
Harta Berlimpah Dedi Mulyadi yang Heran Orang Ribut Beras Mahal, Punya Duit Rp7,8 M
"Bisakah Angket terjadi pada tuduhan pelanggaran serius penyelenggaraan Pemilu 2024? Secara material, lebih dari cukup. Dimulai dari tahapan politik pencalonan hingga penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Bukti-bukti terhampar di semua proses," kata Akbar di akun X.
Akbar lalu membandingkan pengalamannya ketika menggiring Pansus Angket Century 2009 terhadap Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Berdasarkan pengalamannya saat itu, Akbar mengatakan sangat mudah menemukan poin-poin krusial yang cukup untuk membuat Presiden Jokowi tak berkutik di hadapan Pansus Angket.
Baca Juga: Hasto PDIP Beri Kabar Terbaru soal Pengguliran Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
Ia mengatakan, masa jabatan Presiden Jokowi tinggal beberapa bulan. Walau Jokowi bagian dari pemenang Pemilu 2024, Akbar melihat psikologisnya pasti beda.
Kemungkinan, tutur Akbar, Presiden nanti Prabowo pasti punya hitungan sendiri. Menurutnya, angket Century terjadi di bulan pertama kemenangan periode kedua SBY di mana saa itu posisi SBY sangat kuat.
"Awalnya, material Angket Century apa adanya. Tapi kami berhasil menemukan titik-titik krusial yang membuat para pejabat era SBY tak berkutik. Sayang, Pansus berhasil diinfiltrasi sehingga penanganan kasus jadi kabur setelah dipecah ke KPK, Polri dan Kejaksaan," ujar dia.
Melihat dari perkembangan politik saat ini, Akbar berpendapat hanya PDIP yang serius menggarap hak angket melihat sejarah oposisi dan beban psikologis setelah dikhianati Jokowi.
PKS kata Akbar, saat ini sedang terbelah di internalnya. Menurutnya, ada kubu yang ingin setia bersama Anies Baswedan mengawal agenda perubahan. Ada juga yang ingin bergabung ke pemerintahan Prabowo.
"Info dr internal PartaiPKS, sikap terbelah jadi tak terelakkan. Satu kubu ingin setia mengawal agenda Perubahan bersama @aniesbaswedan. Satu kubu lainnya merasa cukuplah 10 tahun berjauhan dengan pemerintah. Membiayai partai itu mahal dan memusingkan," tutur Akbar.
Berita Terkait
-
Hasto PDIP Beri Kabar Terbaru soal Pengguliran Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
-
Alasan Ganjar Masih Ogah Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran: Tim Hukum Kita Lagi Bekerja
-
Ogah Komentari Pemerintahan Baru, Rommy Beda dengan Sandiaga: PPP Masih Solid Dorong Hak Angket
-
Pengamat Politik Lihat Kubu AMIN Ragu-ragu Ajukan Hak Angket: Bertepuk Sebelah Tangan Keinginan Masyarakat
-
Demi Bergulirnya Hak Angket Pemilu 2024, Pertemuan Surya Paloh-Megawati Ditunggu
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu