Suara.com - Politisi Akbar Faizal membocorkan kabar terkini terkait rencana pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Menurut Akbar Faizal, internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah terbelah dalam menyikapi soal hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Akbar Faizal sendiri yakin hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 bisa terlaksana sebab menurutnya secara material lebih cukup.
Baca Juga:
Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?
Harta Berlimpah Dedi Mulyadi yang Heran Orang Ribut Beras Mahal, Punya Duit Rp7,8 M
"Bisakah Angket terjadi pada tuduhan pelanggaran serius penyelenggaraan Pemilu 2024? Secara material, lebih dari cukup. Dimulai dari tahapan politik pencalonan hingga penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Bukti-bukti terhampar di semua proses," kata Akbar di akun X.
Akbar lalu membandingkan pengalamannya ketika menggiring Pansus Angket Century 2009 terhadap Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Berdasarkan pengalamannya saat itu, Akbar mengatakan sangat mudah menemukan poin-poin krusial yang cukup untuk membuat Presiden Jokowi tak berkutik di hadapan Pansus Angket.
Baca Juga: Hasto PDIP Beri Kabar Terbaru soal Pengguliran Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
Ia mengatakan, masa jabatan Presiden Jokowi tinggal beberapa bulan. Walau Jokowi bagian dari pemenang Pemilu 2024, Akbar melihat psikologisnya pasti beda.
Kemungkinan, tutur Akbar, Presiden nanti Prabowo pasti punya hitungan sendiri. Menurutnya, angket Century terjadi di bulan pertama kemenangan periode kedua SBY di mana saa itu posisi SBY sangat kuat.
"Awalnya, material Angket Century apa adanya. Tapi kami berhasil menemukan titik-titik krusial yang membuat para pejabat era SBY tak berkutik. Sayang, Pansus berhasil diinfiltrasi sehingga penanganan kasus jadi kabur setelah dipecah ke KPK, Polri dan Kejaksaan," ujar dia.
Melihat dari perkembangan politik saat ini, Akbar berpendapat hanya PDIP yang serius menggarap hak angket melihat sejarah oposisi dan beban psikologis setelah dikhianati Jokowi.
PKS kata Akbar, saat ini sedang terbelah di internalnya. Menurutnya, ada kubu yang ingin setia bersama Anies Baswedan mengawal agenda perubahan. Ada juga yang ingin bergabung ke pemerintahan Prabowo.
"Info dr internal PartaiPKS, sikap terbelah jadi tak terelakkan. Satu kubu ingin setia mengawal agenda Perubahan bersama @aniesbaswedan. Satu kubu lainnya merasa cukuplah 10 tahun berjauhan dengan pemerintah. Membiayai partai itu mahal dan memusingkan," tutur Akbar.
Berita Terkait
-
Hasto PDIP Beri Kabar Terbaru soal Pengguliran Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
-
Alasan Ganjar Masih Ogah Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran: Tim Hukum Kita Lagi Bekerja
-
Ogah Komentari Pemerintahan Baru, Rommy Beda dengan Sandiaga: PPP Masih Solid Dorong Hak Angket
-
Pengamat Politik Lihat Kubu AMIN Ragu-ragu Ajukan Hak Angket: Bertepuk Sebelah Tangan Keinginan Masyarakat
-
Demi Bergulirnya Hak Angket Pemilu 2024, Pertemuan Surya Paloh-Megawati Ditunggu
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik
-
Terjaring OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Digelandang ke KPK Besok
-
Prabowo ke Tanah Abang! KAI Ungkap Agenda Mendadak di Istana