Respons Anies soal Sudirman Said Dengar Ada Upaya Bikin Koalisi Besar Sisakan 2 Partai Oposisi

Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons kabar yang didengar Sudirman Said mengenai adanya upaya membentuk koalisi besar dan menyisakan dua partai sebagai oposisi pemerintah.

Anies santai menanggapi hal tersebut. Ia menyatakan bahwa ketiga partai pengusungnya yakni Partai NasDem, PKB, dan PKS saat ini tetap solid untuk mengusulkan hak angket kecurangan Pemilu.

"Bismillah, Insyaallah yang tiga partai ini, partai perubahan itu solid akan mengusung hak angket," ucap Anies di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, dikutip Senin (4/3/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan banyak berkomentar terkait bisik-bisik yang didengar Sudirman.

"Toh kita masih menunggu sampai hasil Pemilu semuanya selesai, kan kita belum selesai, belum selesai penghitungannya," kata Anies.

Anies menyebut bahwa partai pengusung tidak terlalu memikirkan terkait sikap-sikap politik ke depan selain usulan hak angket.

"Partai koalisi solid mengusung hak angket, dari situ dulu nanti kita lihat ke depannya gimana," jelas Anies.

Pernyataan Sudirman

Sebelumnya, Co-Captain Timnas AMIN Sudirman Said mendengar kabar adanya upaya kooptasi tengah dijalankan. Menurut Sudirman, kooptasi itu terjadi lantaran dia mendengar adanya kabar bahwa hampir semua partai politik akan membuat koalisi besar dan menyisakan satu atau dua di luar koalisi tersebut.

Baca Juga: Suara Nasdem, PKS dan PKB Naik di Jakarta, Parpol Koalisi Anies Bakal Dipertahankan untuk Pilkada DKI

“Ada satu perbincangan di luar seolah-olah yang akan dilakukan adalah mengajak hampir seluruh partai dalam satu koalisi besar kemudian menyisakan satu dua. Itu sebetulnya bukan pikiran yang sehat untuk menjaga demokrasi,” kata Sudirman saat ditemui di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2024).

Dia menilai, rangkaian Pemilu 2024 saat ini belum selesai sehingga sikap partai politik bisa menunggu semua tahapan pemilu rampung.

Sudirman mengaku berharap pihak yang menang bisa memerintah, sementara kubu yang kalah menjadi penyeimbang untuk mempertahankan demokrasi.

Jika satu atau dua partai politik berpindah koalisi, Sudirman mengaku hal itu bukan menjadi persoalan. Namun, jika kepindahan itu memiliki niat kooptasi, dia menganggap hal itu berbahaya untuk demokrasi.

Sudirman mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang sedang melakukan kooptasi. Meski begitu, dia mengakui bahwa Presiden Joko Widodo memungkinkan untuk melakukan kooptasi seluruh kekuatan politik.

“Presiden kita itu sudah menjadi master of cooptation jadi mengkooptasi seluruh kekuatan dengan cara mengafiliasikan bahkan bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif dikontrol, yudikatif dikontrol, dan ini memang menimbulkan negara bergerak seperti tanpa kendali. Itu menurut saya bisa membahayakan situasi,” tandas Sudirman.