Suara.com - Pengamat Politik M Qodari punya analisa menarik mengenai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) di Jawa Barat 2024.
Menurut Qodari, Anies Baswedan berpeluang maju pada Pilgub Jabar 2024 diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kans Anies Baswedan bertarung di Pilgub Jabar 2024, kata Qodari, jika rancangan undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan DPR.
Baca Juga:
Digoda 16 Persen, Ganjar Beri Jawabannya Tak Terduga
Dalam RUU DKJ tersebut, disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD.
Artinya kata Qodari, jika RUU itu disahkan menjadi UU maka tidak akan ada Pilgub DKI 2024. Sehingga peluang Anies Baswedan maju di Pilgub DKI 2024 menjadi tertutup.
"kalau misalnya Jakarta ini tidak dipilih langsung tapi ditunjuk oleh Presiden, maka bisa jadi Anies Baswedan maju calon gubernur Jawa Barat karena di sana PKS cukup besar," ujar Qodari di Youtube Panangian Simanungkalit.
Baca Juga: Tak Dibandingkan Harga Beras, Anies Beri Saran Skincare yang Terjangkau
Qodari mengatakan, PKS cukup kuat di Jabar karena punya basis di Jabar bagian barat. Apalagi kata dia, Jabar adalah wilayah yang sangat besar sehingga bisa menjadi panggung bagi Anies menuju Pilpres 2029.
"Pokoknya Mas Anies itu, apapun langkah yang dia lakukan hemat saya dia selalu menuju Pilpres 2029 akan datang. Dia akan selalu mempertahankan kartu itu," ujar Qodari.
Namun jika Jabar bagian barat diambil Jakarta, menurut Qodari, ceritanya menjadi lain. Sebab PKS selama ini kuat di Jabar bagian barat yaitu Depok, Bekasi, Bogor, Cianjur, Sukabumi.
Jika sebagian daerah itu masuk aglomerasi Jakarta, Qodari mengatakan, kekuatan Anies Baswedan menjadi melemah.
Qodari mengatakan, PKS adalah partai koalisi perubahan yang paling kompatibel secara posisi politik dan sosiologis dengan Anies.
"Jadi Anies itu de facto Presiden PKS. De jure nya nggak. Perwujudan PKS pada figur itu adalah Anies Baswedan," tuturnya.
Berita Terkait
-
Tak Dibandingkan Harga Beras, Anies Beri Saran Skincare yang Terjangkau
-
Politisi PDIP Ungkap Upaya Sistematis Jokowi Ingin Tetap Berkuasa tapi Ditolak Megawati?
-
Sahroni dan RK hanya Gimik, Cagub DKI versi Qodari: Bisa Terulang Pilgub 2017
-
Diancam Haters Setelah Pajang Foto Bareng Megawati, Inul Daratista Ngamuk Bawa Nama Gus Dur hingga Jokowi
-
Isu Beasiswa KJMU Dihentikan, Mahasiswa Curhat Terancam Putus Kuliah: Pendidikan Aku Sejahtera Masa Pak Ahok-Pak Anies
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN