Suara.com - Pengamat Politik M Qodari punya analisa menarik mengenai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) di Jawa Barat 2024.
Menurut Qodari, Anies Baswedan berpeluang maju pada Pilgub Jabar 2024 diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kans Anies Baswedan bertarung di Pilgub Jabar 2024, kata Qodari, jika rancangan undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan DPR.
Baca Juga:
Digoda 16 Persen, Ganjar Beri Jawabannya Tak Terduga
Dalam RUU DKJ tersebut, disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD.
Artinya kata Qodari, jika RUU itu disahkan menjadi UU maka tidak akan ada Pilgub DKI 2024. Sehingga peluang Anies Baswedan maju di Pilgub DKI 2024 menjadi tertutup.
"kalau misalnya Jakarta ini tidak dipilih langsung tapi ditunjuk oleh Presiden, maka bisa jadi Anies Baswedan maju calon gubernur Jawa Barat karena di sana PKS cukup besar," ujar Qodari di Youtube Panangian Simanungkalit.
Baca Juga: Tak Dibandingkan Harga Beras, Anies Beri Saran Skincare yang Terjangkau
Qodari mengatakan, PKS cukup kuat di Jabar karena punya basis di Jabar bagian barat. Apalagi kata dia, Jabar adalah wilayah yang sangat besar sehingga bisa menjadi panggung bagi Anies menuju Pilpres 2029.
"Pokoknya Mas Anies itu, apapun langkah yang dia lakukan hemat saya dia selalu menuju Pilpres 2029 akan datang. Dia akan selalu mempertahankan kartu itu," ujar Qodari.
Namun jika Jabar bagian barat diambil Jakarta, menurut Qodari, ceritanya menjadi lain. Sebab PKS selama ini kuat di Jabar bagian barat yaitu Depok, Bekasi, Bogor, Cianjur, Sukabumi.
Jika sebagian daerah itu masuk aglomerasi Jakarta, Qodari mengatakan, kekuatan Anies Baswedan menjadi melemah.
Qodari mengatakan, PKS adalah partai koalisi perubahan yang paling kompatibel secara posisi politik dan sosiologis dengan Anies.
"Jadi Anies itu de facto Presiden PKS. De jure nya nggak. Perwujudan PKS pada figur itu adalah Anies Baswedan," tuturnya.
Berita Terkait
-
Tak Dibandingkan Harga Beras, Anies Beri Saran Skincare yang Terjangkau
-
Politisi PDIP Ungkap Upaya Sistematis Jokowi Ingin Tetap Berkuasa tapi Ditolak Megawati?
-
Sahroni dan RK hanya Gimik, Cagub DKI versi Qodari: Bisa Terulang Pilgub 2017
-
Diancam Haters Setelah Pajang Foto Bareng Megawati, Inul Daratista Ngamuk Bawa Nama Gus Dur hingga Jokowi
-
Isu Beasiswa KJMU Dihentikan, Mahasiswa Curhat Terancam Putus Kuliah: Pendidikan Aku Sejahtera Masa Pak Ahok-Pak Anies
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka