Suara.com - Aksi unjuk rasa dilakukan beberapa organisasi kewanitaan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Aksi itu bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada Jumat (8/3/2024).
Aksi bertajuk 'Perempuan Geruduk Istana, Adili Jokowi Perusak Demokrasi' diikuti oleh 43 organisasi dari seluruh Indonesia.
"Aksi ini terdiri para perempuan dari berbagai organisasi perempuan yang tergabung menjadi satu. Ini aksi perempuan geruduk Istana, adili Jokowi perusak demokrasi, sekaligus peringatan hari perempuan sedunia yang jatuh pada hari ini," ujar Koordinator aksi dari Koalisi Perempuan Indonesia, Eka kepada Suara.com, Jumat.
Dalam aksinya, para demonstran yang didominasi kaum perempuan itu menggulirkan tiga tuntutan, mulai dari penegakan demokrasi dan supremasi hukum, mewujudkan kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan dan melindungi perempuan serta penuntasan berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Keterwakilan dalam politik, lalu ada juga isu (pelanggaran) HAM berat lalu pemiskinan yang itu banyak sekali. Misalnya, penggusuran, perampasan lahan, itu kan pemiskinan kepada perempuan," kata dia.
Pemiskinan perempuan itu ia nilai dapat membuat para perempuan pergi ke kota hingga luar negeri untuk bisa mencari pekerjaan. Bekal ijazah pendidikan yang tidak terlalu tinggi menyebabkan para perempuan ini tidak bisa mendapatkan upah yang tinggi, hal itu menjadi pemicu penderitaan lainnya yang dialami kaum perempuan.
"Yang menyebabkan kawan-kawan perempuan ini karena tergusur misalnya dari tanah yang tergusur, akhirnya dia pindah mencari pekerjaan yang lain di kota, di kota Jakarta misalnya yang jelas upahnya rendah," ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa upah kerja yang rendah itu memaksa para perempuan untuk bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Minimnya pemahaman dan pengetahuan para perempuan itu menambah resiko mereka sebagai korban kekerasan serta perdagangan manusia.
"Belum lagi karena upah rendah dia memaksa diri pergi ke luar negeri, ke luar negerinya dalam kondisi yang tidak aman. Yang mana dia juga belum paham kondisi luar negeri yang akhirnya ia mengalami kondisi trafficking," jelasnya.
Baca Juga: Gaung Hak Angket di DPR untuk Makzulkan Jokowi? Begini Kata Mahfud MD
Kondisi ini menurut Eka merupakan pemiskinan yang telah dilakukan secara terstruktur dan berlapis. Alhasil, pemiskinan inilah yang menyebabkan berbagai kondisi yang memprihatinkan itu.
"Itu lah hal-hal yang sebetulnya pemiskinan berlapis dari yang ujung sampe yang menyebabkan banyak hal tadi, sudah dia digusur terus dapet pekerjaannya upahnya murah, lalu dia mengalami kekerasan," ujarnya.
(Muhamad Iqbal Fathurahman)
Tag
Berita Terkait
-
Gaung Hak Angket di DPR untuk Makzulkan Jokowi? Begini Kata Mahfud MD
-
Setop Kecurangan! Hasto PDIP Minta Jokowi Tak Hapus Sejarah PPP Demi Kepentingan PSI
-
Terlihat Kompak saat Kunker ke Jatim, Jokowi Didampingi Prabowo Naik Pesawat Kepresidenan
-
Diungkap Irma, Ini Alasan NasDem Cuma Mau Dukung Jokowi Sampai 2024 Setelah Itu Tidak!
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123