Suara.com - Aksi unjuk rasa dilakukan beberapa organisasi kewanitaan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Aksi itu bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada Jumat (8/3/2024).
Aksi bertajuk 'Perempuan Geruduk Istana, Adili Jokowi Perusak Demokrasi' diikuti oleh 43 organisasi dari seluruh Indonesia.
"Aksi ini terdiri para perempuan dari berbagai organisasi perempuan yang tergabung menjadi satu. Ini aksi perempuan geruduk Istana, adili Jokowi perusak demokrasi, sekaligus peringatan hari perempuan sedunia yang jatuh pada hari ini," ujar Koordinator aksi dari Koalisi Perempuan Indonesia, Eka kepada Suara.com, Jumat.
Dalam aksinya, para demonstran yang didominasi kaum perempuan itu menggulirkan tiga tuntutan, mulai dari penegakan demokrasi dan supremasi hukum, mewujudkan kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan dan melindungi perempuan serta penuntasan berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Keterwakilan dalam politik, lalu ada juga isu (pelanggaran) HAM berat lalu pemiskinan yang itu banyak sekali. Misalnya, penggusuran, perampasan lahan, itu kan pemiskinan kepada perempuan," kata dia.
Pemiskinan perempuan itu ia nilai dapat membuat para perempuan pergi ke kota hingga luar negeri untuk bisa mencari pekerjaan. Bekal ijazah pendidikan yang tidak terlalu tinggi menyebabkan para perempuan ini tidak bisa mendapatkan upah yang tinggi, hal itu menjadi pemicu penderitaan lainnya yang dialami kaum perempuan.
"Yang menyebabkan kawan-kawan perempuan ini karena tergusur misalnya dari tanah yang tergusur, akhirnya dia pindah mencari pekerjaan yang lain di kota, di kota Jakarta misalnya yang jelas upahnya rendah," ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa upah kerja yang rendah itu memaksa para perempuan untuk bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Minimnya pemahaman dan pengetahuan para perempuan itu menambah resiko mereka sebagai korban kekerasan serta perdagangan manusia.
"Belum lagi karena upah rendah dia memaksa diri pergi ke luar negeri, ke luar negerinya dalam kondisi yang tidak aman. Yang mana dia juga belum paham kondisi luar negeri yang akhirnya ia mengalami kondisi trafficking," jelasnya.
Baca Juga: Gaung Hak Angket di DPR untuk Makzulkan Jokowi? Begini Kata Mahfud MD
Kondisi ini menurut Eka merupakan pemiskinan yang telah dilakukan secara terstruktur dan berlapis. Alhasil, pemiskinan inilah yang menyebabkan berbagai kondisi yang memprihatinkan itu.
"Itu lah hal-hal yang sebetulnya pemiskinan berlapis dari yang ujung sampe yang menyebabkan banyak hal tadi, sudah dia digusur terus dapet pekerjaannya upahnya murah, lalu dia mengalami kekerasan," ujarnya.
(Muhamad Iqbal Fathurahman)
Tag
Berita Terkait
-
Gaung Hak Angket di DPR untuk Makzulkan Jokowi? Begini Kata Mahfud MD
-
Setop Kecurangan! Hasto PDIP Minta Jokowi Tak Hapus Sejarah PPP Demi Kepentingan PSI
-
Terlihat Kompak saat Kunker ke Jatim, Jokowi Didampingi Prabowo Naik Pesawat Kepresidenan
-
Diungkap Irma, Ini Alasan NasDem Cuma Mau Dukung Jokowi Sampai 2024 Setelah Itu Tidak!
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!