Suara.com - Perolehan suara Partai Golkar pada Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024 tergolong tinggi. Pencapaian ini membuat partai berlambang pohon beringin ini pun menjadi perhatian.
Tidak terkecuali sosok Joko Widodo atau Jokowi yang disebut-sebut akan merapat ke Partai Golkar guna menjaga karir politiknya, terutama sang anak sulung Gibran Rakabuming Raka yang bakal menjadi wakil presiden (wapres).
Gibran yang kekinian berpasangan dengan Prabowo Subianto, tentu harus memiliki kendaraan politik sendiri setelah tidak lagi di PDIP yang lebih memilih mengusung cawapres Ganjar Pranowo.
Alhasil, perebutan posisi ketua Golkar pun disebut bakal memanas. Kehadiran Jokowi dan Gibran diprediksi akan menduduki posisi penting di partai senior tersebut.
Menanggapi hal ini, Idrus Marham yang sempat menjadi ketua Dewan Pembina Bappilu Golkar mengungkapkan jika potensi dan peluang Jokowi untuk merapat ke Golkar besar.
Baca Juga:
Ucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa, Gibran Banjir Panggilan 'Mas Wapres'
Pacari Happy Asmara? Pendidikan Gilga Sahid Kebanting Denny Caknan
Hal terpenting dari menurutnya jika hal tersebut dicapai dalam sebuah forum tertinggi institusi.
Baca Juga: Jokowi Blusukan ke Golkar Sejak 2004: Pernah Ketemu dengan Akbar Tanjung di Bambu Apus
"Jadi gini, institusi atau lembaga yang tertinggi berada di munas, kongres, muktamar. Jangan hanya menentukan orang masuk partai, di situ AD/ART bisa diubah,"ujaar Idrus.
Dia pun memastikan di munas bisa dibuat menjadi ruang untuk tujuan tertentu. Idrus juga menegaskan mengenai status anggota partai yakni bisa kader, anggota biasa, anggota kehormatan dan anggota khusus lainnya.
Seperti anggota kehormatan juga bisa diberi pada Jokowi.
"Itu jadi kembalikan ke situ," sambung ia.
"Pertimbangan anggota kehormatan, ia sosok yang bisa memajukan Golkar. Untuk Jokowi, ini bisa ada jalannya. Apa yang dicapai Golkar yang diproyeksi, termasuk keberadaan menteri di kabinet kan ada pengaruh Jokowi dan itu dianggap dan diatur. Maka DPP pun bisa mengangkat Jokowi sebagai anggota kehormatan," ujar Idrus menerangkan.
Namun politisi Zulfan Hildan juga memastikan fungsi Jokowi sebagai apa di Partai Golkar nantinya.
Berita Terkait
-
Punya Kemampuan Langka, Jokowi Diusulkan Jadi Ketua Koalisi Seperti Barisan Nasional Malaysia
-
Jokowi Blusukan ke Golkar Sejak 2004: Pernah Ketemu dengan Akbar Tanjung di Bambu Apus
-
PSI Usul Jokowi jadi Ketua Koalisi, Ketum Projo: Tunggu Saja Lihat Perkembangan
-
Dua Poin Ini Jadi Kunci Kepastian Jokowi Pindah Kantor ke IKN Juli 2024
-
Diperintahkan Jokowi untuk Direvisi, Begini Desain Istana Wapres di IKN
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Menilik Strategi Kementerian PU Amankan Jalur Utama Jakarta Menuju Selatan Jawa Demi Mudik Lancar
-
Tim Yaqut Minta Penundaan Pemeriksaan, KPK Belum Terima Surat
-
Investigasi Militer Amerika Akui Kesalahan Fatal: Rudal Tomahawk Hantam Sekolah di Iran
-
15 Pakar Hukum Tegaskan Perkara Pertamina Murni Hubungan Bisnis, Bukan Tindak Pidana Korupsi
-
Rismon Ikut Jejak Eggi Sudjana Ajukan RJ di Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Tak Mundur 0,1 Persen!
-
Instruksi Siaga 1 TNI Dinilai Wajar, Slamet Ginting: Bukan Persiapan Perang
-
DPR Mulai Proses 3 Surpres: RUU Perlindungan Saksi, Keamanan Siber, hingga CEPA Kanada
-
Pemerintah Terbitkan Pedoman AI untuk Pendidikan, Siswa SD-SMA Dilarang Pakai ChatGPT
-
Pemerintah Terbitkan SKB 7 Menteri soal Penggunaan AI di Pendidikan, Atur Batasan Berdasarkan Usia
-
Harga Energi Global Terus Dipantau, Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi APBN Tetap Terkendali