Suara.com - Capres nomor urut 01 Anies Baswedan tunjukkan adab berkelas saat diminta jawaban atas pertanyaan jika mendapat kursi menteri oleh Prabowo Subianto. Pasangan Prabowo-Gibran diprediksi menang di Pilpres 2024.
Meski KPU RI belum resmi mengumumkan hasil Pemilu 2024, Prabowo-Gibran hingga Senin (18/3) pagi sudah memenangkan suara di 31 provinsi. Rumor pun berkembang, Anies ditawari jabatan menteri oleh Prabowo, seperti saat Jokowi menang Pilpres 2019.
Menyikapi rumor itu, Anies pun berikan jawaban berkelas. Anies membalik, bagaimana jika kubu 01 yang berikan tawaran jatah menteri itu kepada pasangan lainnya.
Baca juga:
"Memang pilpresnya sudah selesai? belum. Gimana gimana kalau kita yang nawarin (menteri)," jawab Anies seperti dikutip dari unggahan video akun @disisilain_138
Lanjut Anies Baswedan, orang yang mau menerima tawaran jadi menteri adalah mereka yang sebelumnya belum pernah menjadi menteri. Sebagai mantan Menteri Pendidikan, Anies melihat hal itu biasa saja.
"Mungkin yang yang mau karena belum pernah (jadi menteri). Kalau udah, ya udahlah. Ya udah, udah tahulah," sambung Anies Baswedan.
Sontak saja video ini pun ramai mendapat komentar nyinyir dari netizen. Sejumlah netizen menghujat pernyataan Anies Baswedan itu.
Baca juga:
"Emang masih ada yg mau nawarin dia jadi mentri......ngimpi..... Sory ye," tulis salah satu netizen.
Baca Juga: Rekap Suara Nasional KPU: Prabowo-Gibran Unggul Di Papua Tengah
"Ya elah menteri dipecat," sambung akun lainnya.
"Senyum sengkuni + ngebet pengen menang "memangnya pilpres dah selesai?" (24%)," hardik netizen lain.
Hasil rapat Pleno KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan suara Pemilu 2024 di 33 provinsi hingga hari ke-19 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dilaksanakan pada Minggu malam pukul 23.59 WIB.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan terdapat lima provinsi tersisa yang perlu direkap di tingkat nasional.
"Agenda kita hari ini hanya untuk Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya, masih ada Papua Induk, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, untuk di Papua. Kemudian, masih ada Maluku, dan masih ada Jawa Barat," kata Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu malam.
Berita Terkait
-
Rekap Suara Nasional KPU: Prabowo-Gibran Unggul Di Papua Tengah
-
Momen Anies Baswedan Sahur Bareng Gubernur Sumbar: Suasananya Penuh Rasa Kekeluargaan
-
Dikunjungi Anies Baswedan, Rumah Gadang Mewah Kemilau Emas Curi Perhatian
-
Setelah Foto Buka Bersama, Titiek Soeharto Unggah Momen Bareng Bobby Kucing Kesayangan Prabowo Subianto
-
Koalisi Partai di Indonesia Pragmatis, Tidak Bisa Tiru Barisan Nasional Ala Malaysia!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD